Anggota Komisi XI DPR Tercatat Nikmati Sydney Marathon Australia

Jakarta, MI - Sydney Marathon 2025 digelar pada Minggu (31/8/2025) bersamaan dengan rangkaian kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia tengah menuai sorotan. Pasalnya, giat itu dilakukan pada saat rakyat Indonesia tengah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi di tanah air. 

Data yang diperoleh Monitorindonesia.com pada booklet Australia 2025 - Kunjungan Kerja Komisi XI menunjukan bahwa hari 6 - 31 Agustus 2025 pada pukul 10.00 - 16.00 beragendakan "Menikmati Suasana Sydney Marathaon dan Selebrasi". 

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com melalui pesan WhatsAap Senin (1/9/2025) belum merespons. Chat melalui WhatsApp pun hanya ceklis satu.

Namun sebelumnya, Misbakhun membantah jajarannya mengikuti Sydney Marathon saat kunjungan kerja (kunker) ke Australia mulai 26 Agustus hingga 1 September.

Misbakhun menyatakan tidak ada agenda lain di luar rapat dan pertemuan dengan sejumlah pihak yang telah dijadwalkan. Ia klaim jadwal Sydney Marathon dibuat pihak agen travel selaku fasilitator.

"Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI," kata Misbakhun, Sabtu (30/8/2025).

Misbakhun mengaku tak tahu menahu dengan agenda Sydney Marathon. Ia sebut agenda itu di luar sepengetahuan pihak Sekretariat Komisi XI DPR.

"Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yg di0hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI. Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut," ia katanya.

Pun politikus Partai Golkar itu menyebutkan dua kota menjadi tujuan kunker Komisi XI DPR, yakni Sydney dan Canberra. Selama beberapa hari di Canberra, Komisi XI DPR RI disebut bertemu Dubes RI, mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa LPDP, hingga bertemu Australian National Audit Office (ANAO).

"Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik," jelas Misbakhun.

Kemudian selama beberapa hari di Sydney, Misbakhun mengungkapkan pihaknya bertemu kantor representative office Bank BNI, hingga Reserve Bank of Australia (RBA).

"Topik diskusinya adalah mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia," katanya.

Kunker, kata dia, dilakukan untuk mengejar target pengesahan RUU tersebut sebelum 8 September. Selain anggota Komisi dan Panja, kunker juga diikuti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Kementrian Keuangan dan beberapa mitra komisi lainnya.

PPI beri kecaman

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang memilih berada di Australia pada saat rakyat Indonesia tengah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi di tanah air. 

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Surat Terbuka  yang ditandatangani Ketua Umum PPI Australia 2024/2025, Wildan Ali dan Sekretaris Jenderal PPI Australia 2024/2025 Zafran Akhmadery Arif, pada 30 Agustus 2025.

PPI Australia adalah organisasi yang menaungi sekitar 12.000 pelajar Indonesia di 36 cabang dan ranting di seluruh Australia. 

Menurut PPI Australia, apabila benar keberadaan para anggota dewan di Sydney merupakan bagian dari kunjungan kerja, publik berhak mengajukan pertanyaan. 

Pertama, mengapa durasi kunjungan berlangsung hingga akhir pekan, padahal aktivitas kantor di Australia libur pada Sabtu dan Minggu sehingga kegiatan resmi tidak mungkin dilakukan. 

"Mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan? Semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antar negara tidak mungkin dilaksanakan." 

"Kedua, mengapa justru terdapat aktivitas non-kerja, seperti mengikuti ajang Sydney Marathon dan melakukan wisata ke Blue Mountain serta Scenic World & Echo Point," tegas PPI Australia.

Menurut PPI, tindakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran negara, dan menampilkan kemewahan di tengah penderitaan rakyat. Kalaupun menggunakan biaya pribadi, perilaku itu tetap tidak pantas, sebab menunjukkan hilangnya empati terhadap masyarakat yang sedang berjuang menuntut keadilan.

Maka dari itu, PPI Australia menuntut agar delegasi Komisi XI DPR RI memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan, manfaat, serta anggaran kunjungan ini, sekaligus meminta pertanggungjawaban anggota yang terlibat. Selain itu, delegasi diminta segera kembali ke tanah air untuk menghadapi aspirasi rakyat secara langsung.

"Kepada penyelenggara Sydney Marathon, kami meminta agar menolak partisipasi anggota Komisi XI DPR RI yang terbukti mengikuti kegiatan ini demi kepentingan pribadi. Mengingat Sydney Marathon adalah ajang internasional bergengsi, keterlibatan wakil rakyat yang justru “lari dari tanggung jawab publik” berpotensi mencoreng reputasi acara serta nilai yang dijunjung," ungkapnya menegaskan.

Sebagai pelajar Indonesia di Australia, mereka tidak dapat tinggal diam melihat perilaku wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan abai terhadap empati publik. 

"Seharusnya, wakil rakyat hadir bersama rakyat, bukan meninggalkan tanggung jawab demi kepentingan pribadi di luar negeri. Kami senantiasa berkomitmen menjadi wadah aspirasi, melaksanakan program nyata, dan berkontribusi dalam memajukan bangsa," demikian PPI.