Bawaslu Petakan Potensi Sengketa Usai Penetapan DCS

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 28 Agustus 2023 17:40 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih melakukan identifikasi potensi terjadinya sengketa pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal tersebut disampaikan Koodirnator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (28/8). "Ini masih dalam proses. Kita di Bawaslu RI, Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota sedang mengidentifikasi apakah pasca keluarnya DCS ini, ada enggak potensi-potensi yang mengarah kepada sengketa," jelas Puadi. Jika terdapat potensi sengketa dibeberapa wilayah tekait penetapan DCS ini, kata Puadi, pihaknya akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan para Pemohon dan Termohon. Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. "Ini kan tetap pintu masuknya mediasi dulu potensi sengketa ini. jadi kalau misalkan 2 hari mediasi tidak mencapai kata sepakat, ajudikasi," terang Puadi. Dia menjelaskan, dalam proses ajudikasi Bawaslu hanya diberi waktu 12 hari untuk memutuskan hasil dari sengketa proses Pemilu ini. "Kita melakukan proses ajudikasi, Bawaslu punya waktu 12 hari seperti yang diperintahkan oleh Perbawaslu 9," tandas Puadi. (ABP)   #Bawaslu Petakan Potensi Sengketa Usai Penetapan DCS

Topik:

Kpu Bawaslu Daftar Calon Sementara DCS

Berita Sebelumnya

Bawaslu Identifikasi Pimpinan di Papua Tengah Diduga Anggota Separatis

Berita Selanjutnya

Bawaslu Bakal Koordinasi dengan DKPP Soal Dugaan Pimpinan di Papua Tengah Anggota Separatis

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB