Polri: Enam Ribu Simpatisan Teroris Bergabung di JI

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 13 Maret 2021 12:58 WIB
Monitorindonesia.com - Polri mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar enam ribu anggota dan simpatisan teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menerangkan bahwa mereka terbagi dalam beberapa kelompok lain yang berkiblat pada JI. "Jaringan JI. Jadi gini, JI itu anggota dan kelompoknya pernah kami sampaikan jumlahnya 6 ribu. Nah, 6 ribu itu gabungan anggota dan simpatisan," kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/3). Ramadhan menjelaskan, simpatisan JI terus berpindah-pindah tempat. Sehingga, kata dia, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tidak berhenti memantau orang-orang yang tergabung ke dalam JI. "Simpatisan bisa bergeser tentunya. Ya Densus 88 nggak berhenti akan terus lakukan pemantauan dan monitor terhadap kelompok tersebut," ucapnya. Sebelumnya, Densus 88 menangkap total 22 terduga teroris di wilayah Jawa Timur dalam operasi penindakan yang dilakukan pada akhir Februari lalu. Meski demikian, operasi terus dikembangkan demi menuntaskan kelompok yang diidentifikasi sebagai Fahim ini. "22 Tersangka yang diamankan di Jawa Timur," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/3). Rusdi menerangkan bahwa hingga saat ini tim Densus 88 masih melakukan pengembangan terhadap kelompok teroris yang berada di wilayah Jawa Timur itu. Artinya, kepolisian masih memungkinkan untuk menangkap tersangka lain. Dalam hal ini, teroris wilayah Jatim itu dikenal sebagai kelompok Fahim. Mereka diduga turut terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI).

Topik:

Polri Enam Ribu Simpatisan Teroris Bergabung di JI

Berita Sebelumnya

Hari Raya Nyepi, Bandara Ngurah Rai Ditutup

Berita Selanjutnya

Kapolri Tambah Kuota Calon Perwira Polisi di Papua dari 88 Menjadi 396 Orang 

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB