KPK Kini Sama dengan Kejagung dan Kepolisian

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 3 April 2021 09:23 WIB
Monitorindonesia.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK. Bahkan, PUkat UGM memperkirakan akan semakin banyak kasus-kasus penting yang ditangani KPK selama ini akan segera dihentikan. "Bahwa kelak akan ada SP3 untuk perkara penting. Itu menurut saya menjadi kemunduran yang sangat disesalkan,” kata Zaenur kepada wartawan, Jumat (02/4/2021). Penerbitan SP3 atas perkara yang telah menahun itu sendiri sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Dengan keluarnya SP3, KPK kini telah sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Di satu sisi, Zaenur menilai pengaturan penghentian kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK cukup problematik. “Kenapa? Yang paling jelas, pertama adalah SP3 itu bisa dikeluarkan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutannya itu tidak selesai dalam waktu dua tahun,” terangnya. Sementara, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut Zaenur, tak disebutkan soal jangka apalagi dua tahun. Durasi yang sangat mustahil untuk kasus-kasus kakap nan berliku. KPK sudah memulai mengeluarkan SP3 Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. KPK menyatakan SP3 tersebut sesuai UU KPK.[man]

Topik:

KPK Kejagung Kepolisian

Berita Sebelumnya

Ketum PERIKHSA: Senjata Bukan untuk Gagah-Gagahan

Berita Selanjutnya

Presiden Putin Dinobatkan Pria Terseksi di Rusia

Berita Terkait

Hukum
Mohammad Riza Chalid (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Kembali Sita Rumah Mewah Riza Chalid

1 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

18 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

20 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Periksa Lagi Sales Direktor ASABA 'FW" terkait Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

22 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

23 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Telusuri Aset Para Tersangka di Kasus Chromebook

18 Oktober 2025 14:44 WIB