Soal Pencabutan TR Terkait Larangan Pers Beritakan Kekerasan Aparat Kepolisian, Neta Pane: Copot 'Pembisik' Kapolri

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 7 April 2021 11:05 WIB
Monitorindonesia.com - Kasus dicabutnya Telegram Rahasia/TR atau surat Kapolri soal pelarangan wartawan memberitakan kekerasan aparat kepolisian mendapat kritikan pedas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Kata Neta, pencabutan ST tersebut sebuah preseden yang menunjukkan polisi tidak profesional dan plin-plan. "Jadi patut dipertanyakan, siapa yang menjadi 'pembisik' Kapolri, hingga mengeluarkan TR itu?" kata Neta S Pane dalam keterangan persnya, Rabu (7/4/2021) menanggapi ST Kapolri Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 yang mencabut ST Kapolri Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 yang sempat menuai kritikan di masyarakat. Neta menilai, akibat ulah 'sipembisik' yang tidak profesional ini, membuat begitu banyak pihak yang mengkritik Kapolri dan Kapolri pun seperti ketakutan dan segera mencabut kebijakannya. Karenanya, IPW berharap sipembisik segera ditindak dan dicopot dari jabatannya karena telah membuat malu Kapolri. "Fenomena ini dan akibat ulah sipembisik, menunjukkan bahwa Kapolri tidak siap dengan konsep yang akan dijalankan dan hanya bersifat coba-coba. Jika cara-cara ini masih terjadi, tentu publik akan bertanya-tanya, ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep Presisinya?" kata Neta. Dimata Neta, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari surat Kapolri tertanggal 5 April 2021 tersebut, karena surat itu untuk internal Kepolisian. Hanya saja surat Kapolri itu memang bisa disalahgunakan kalangan Kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yang menyangkut internal polri, apalagi yang bersifat negatif. "Surat Kapolri itu bukan buat eksternal Polri, apalagi untuk melarang-larang kalangan pers karena Kapolri tidak punya wewenang melarangan pers. Dalam bertugas pers dilindungi Undang-Undang Pers. Kalaupun di poin pertama surat Kapolri itu menyebutkan, "Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan KMA diimbau untuk menanyangkan kegiatan Kepolisian yang tegas namun humanis," itu hanya ditujukan ke internal Polri agar dalam operasi Kepolisian tidak mengajak atau melibatkan para wartawan," bebernya. Namun dalam konteks ini, menurut IPW, Kapolri maupun jajarannya harus tahu bahwa pers punya hak untuk meliput, menginvestigasi dan menyiarkan laporannya asal sesuai dengan UU Pers. Jadi masyarakat pers tidak perlu takut dgn adanya surat Kapolri itu. Selain itu Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik. Surat tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan ditujukan kepada para Kapolda dan Kepala Bidang Humas seluruh Polda. Adapun yang bertandatangan di bawahnya adalah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Dalam surat itu terdapat 11 poin yang intinya adalah mengatur teknis mekanis peliputan wartawan terkait dengan pemberintaan di lingkungan Kepolisian. "Artinya Kapolri boleh saja mengatur internalnya dalam menghadapi pers, tapi pers punya UU Pers yang mengatur kehidupannya dan semua pihak harus menghormatinya, termasuk Kapolri dan jajarannya. Tapi karena TR kapolri sudah dicabut tentu masalah ini sudah tutup buku dan IPW berharap sikap plin-plan di elit polri tidak terulang lagi," pungkasnya. (Ery)

Topik:

IPW Telegram Dicabut

Berita Sebelumnya

Khawatir Covid-19, Korea Utara Absen di Olimpiade Tokyo

Berita Selanjutnya

Kesal Difitnah, Hotma Sitompul Ungkap Foto Desiree dengan Seorang Pengusaha

Berita Terkait

Hukum
Ahmad Hidayat Mus (Foto: Dok MI/Ist)

Ahmad Hidayat Residivis Korupsi Kembali Tersangka, Tersandung Penggelapan Boedel Pailit

26 September 2025 15:23 WIB

Monitor Hukum
Ilustrasi - Pailit (Foto: Istimew)

PT Pilar Putra Mahakam dan Petro Energy Korban Mafia Pailit: Pelaku Manfaatkan Celah Voting PKPU

18 September 2025 23:55 WIB

Hukum
Polda Metro Jaya (Foto: Dok MI/Aan)

PT Pilar Putra Mahakam Pidanakan Kurator Michael Jhon Amalo Sipet dan Pranata Raharjie Putranto

18 September 2025 22:57 WIB

Hukum
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Foto: Dok MI/Ist)

IPW Minta Polri dan MA Basmi Mafia Pailit Seret Kurator dan Hakim Pengawas

18 September 2025 22:39 WIB

Hukum
Ilsutrasi - Densus 88 Anti Teror Polri (Foto: Istimewa)

Anggota Densus Diculik Usai Buntuti Ferry Hongkiriwang, Diduga Didukung Jampidsus

8 Agustus 2025 22:58 WIB

Nasional
Sugeng Teguh Santoso (Foto: Dok MI)

IPW Menyoal Pencabutan Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

13 Juni 2025 01:30 WIB