Suap Pajak, Mampukah KPK Seret Menkeu Sri Mulyani?

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 April 2021 18:15 WIB
Monitorindonesia.com - Kasus suap para pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bergulir. Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (9/4/2021) lalu. Hasilnya, Satgas KPK tidak menemukan barang bukti dalam penggeledahan di Kalsel. KPK pun berdalih ada upaya menghilangkan barang bukti. Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/4/2021). Hilangnya barang bukti dicurigai KPK. Hal itu muncul seiring desas-desus masyarakat tentang keberadaan mobil truk di kantor PT Jhonlin Baratama sebelum penggeledahan berlangsung. "Berdasarkan informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru, Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujar Ali Fikri. Namun setelah tim penyidik KPK datang ke lokasi, kata Ali Fikri,truk tersebut sudah berpindah tempat. Dia menegaskan penyidik KPK terus mencari truk yang dimaksud. KPK pun berharap kepada semua pihak yang diduga terlibat membawa kabur barang bukti itu agar segera menyerahkan diri. Dia juga berharap partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan kepada KPK apabila melihat dan menemukan keberadaan dari mobil truk tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengataan, KPK tengah melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Ditjen Pajak. Para tersangka bakal diekspose jika tim penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Untuk menyeret Dirjen Pajak, Direktur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke pengadilan, KPK memerlukan bukti-bukti kuat. Sebagai Menkeu, Sri Mulyani seharusnya turut bertanggungjawab atas kasus suap pejabat Ditjen Pajak. Alexander meminta kepada semua pihak untuk menghargai proses yang sedang dikerjakan tim penyidik. Alexader mengungkapkan, motif kasus suap pajak itu terkait penanganan dan pemeriksaan pajak. Dia mencontohkan sebuah perusahaan harus menyuap pejabat pajak agar pajaknya direndahkan. Bahkan, Alex menyebut total suap pajak yang diberikan bernilai puluhan miliar lebih. "Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga," ujar Alexander Marwata, Selasa (2/3/2021).

Topik:

KPK Suap Pajak Menkeu Sri Mulyani

Berita Sebelumnya

Kasus Suap, Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Berita Selanjutnya

Dewalsus Menhan Prabowo Sebaiknya Jaga Guru di Papua

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

16 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

16 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

22 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Kooperatif! KPK Geram dengan Biro Travel Tanto Sri Hartanto Absen Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

25 Oktober 2025 06:04 WIB

Hukum
Tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Menas Erwin Djohansyah (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mantan Direktur PT Wahana Adyawarna itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka usai ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/9/2025)

Dirut Wahana Adyawarna Menas Erwin Diduga Beli Rumah Faryd Pakai Uang Korupsi

25 Oktober 2025 01:54 WIB