Kuartal I 2021, KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 3 Mei 2021 18:24 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Yudisial (KY) telah menerima 494 laporan masyarakat dan 359 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama kuartal I 2021. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman pos, yaitu 237 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 150 laporan. Adapun penyampaian laporan lainnya  disampaikan ke Penghubung KY di 12 wilayah dan fasilitas pelaporan online (www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) sebanyak 103 laporan. KY juga menerima informasi sebanyak 4 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim. "Pada periode 4 Januari s.d 30 April 2021, KY telah menerima laporan sebanyak 853 yang terdiri dari 494 laporan dan 359 tembusan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga peradilan," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta di depan media dalam Konferensi Pers virtual Penanganan Laporan Masyarakat, di Ruang Press Room Komisi Yudisial pada Senin (3/4/2021). Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, yaitu 234 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 121 laporan. Selain itu, ada juga pengaduan terkait perkara agama (29 laporan), Tipikor (27 laporan), niaga (26 laporan), Tata Usaha Negara (18 laporan),  perselisihan hubungan industrial (13 laporan), dan lainnya. Lebih lanjut, menurut Sukma, dari laporan yang masuk ke Komisi Yudisial di antaranya juga berasal dari Penghubung KY yang ada di 12 wilayah. Sukma menguraikan, 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta (128 laporan), Sumatera Utara (49 laporan), Jawa Timur (44 laporan), Jawa Barat (40 laporan), Jawa Tengah (22 laporan), Riau (21 laporan), Sumatera Selatan (20 laporan), Kalimantan Timur (16 laporan), Sulawesi Selatan (14 laporan), Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (13 laporan). Lebih lanjut Sukma menjelaskan, berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan, maka laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 371 laporan. Kemudian lainnya, yaitu Peradilan Agama sejumlah 36 laporan, Mahkamah Agung sejumlah 29 laporan,  niaga sejumlah 17 laporan, tata usaha negara sejumlah 13 laporan, tipikor 11 laporan, dan lainnya. Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena  laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada Kuartal 1 tahun 2021 ini, Komisi Yudisial menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 78 laporan. "Laporan lain tidak dapat diproses oleh Komisi Yudisial karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu laporan bukan kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, pelapor tidak menggunakan identitas yang sebenarnya, dan lainnya," tutup Sukma.[man]

Topik:

Komisi Yudisial

Berita Sebelumnya

Tiga Tahun Terakhir, 95 Tewas Akibat Kebringasan KKB Papua

Berita Selanjutnya

Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi, untuk Melengkapi 9 Berkas Tersangka Kasus Asabri

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI/Alb)

Tim Kuasa Hukum Tom Lembong Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

30 Juli 2025 16:02 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI//Alb)

KY Akan Kaji Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Sidang Tom Lembong

28 Juli 2025 11:56 WIB

Hukum
Gedung KY [Foto: MI/Aswan]

Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Diperpanjang hingga 10 April

27 Maret 2025 18:37 WIB

Hukum
Gedung KY [Foto: MI/Aswan]

KY Tetap Usut Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur

26 November 2024 07:47 WIB