Tuntutan "Lockdown" Menguat di India Setelah Covid-19 Lampaui 20 Juta

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 5 Mei 2021 06:49 WIB
New Delhi, Monitorindonesia.com - Tekanan terhadap Pemerintah India untuk memberlakukan penguncian total secara nasional guna membendung gelombang virus Corona kian menguat setelah rumah sakit dan kamar mayat kewalahan menerima pasien. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang secara luas dikritik karena mengizinkan festival keagamaan dan pertemuan politik yang dihadiri oleh ratusan ribu orang tanpa pakai masker, enggan memberlakukan penguncian nasional. Modi beralasan khawatir penguncian akan berdampak negatif pada perekonomian. Dengan 3,45 juta kasus aktif hingga kemarin, India mencatat 357.229 infeksi baru selama 24 jam terakhir. Sementara itu kematian naik 3.449 menjadi 222.408, menurut data Kementerian Kesehatan seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (5/5/2021). Jumlah kasus kumulatif di negara terpadat kedua di dunia itu telah melampaui 20 juta. Penambahan untuk 10 juta kasus hanya terjadi dalam empat bulan setelah membutuhkan waktu lebih dari 10 bulan untuk mencapai 10 juta pertama. Akibat rumah sakit kehabisan tempat tidur dan oksigen, serta kamar mayat dan krematorium dibanjiri pasien, para ahli mengatakan jumlah korban sebenarnya bisa menjadi lima sampai 10 kali lebih tinggi. Pemimpin partai oposisi utama kemarin mendesak pemerintah untuk memberlakukan penguncian nasional penuh. "Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Corona sekarang adalah penguncian penuh. Kelambanan Pemerintah India telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah," kata pemimpin oposisi Kongres Rahul Gandhi di Twitter. Beberapa negara bagian telah memberlakukan pembatasan sosial dalam upaya menahan virus. negara bagian timur Bihar memerintahkan penguncian hingga 15 Mei, kata Menteri Utama Nitish Kumar. Dengan lebih dari 100.000 infeksi, jumlah kematian mendekati 3.000, menurut laporan pemerintah.[Yohana RJ]   Sumber :Aljazeera.com

Topik:

Covid India

Berita Sebelumnya

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Rabu 5 Mei 2021

Berita Selanjutnya

Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas KPK