Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas KPK

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 5 Mei 2021 08:30 WIB
Monitorindonesia.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu izin dari Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan. Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5/2021). “Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas,” kata Aswanto dalam pembacaan putusannya. Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47. Aswanto mengatakan, tindakan penyadapan sebetulnya memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh digunakan tanpa kontrol atau pengawasan. Kendati begitu, kontrol tersebut bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada pimpinan KPK, atau seolah-olah pimpinan KPK menjadi sub ordinat dari dewan pengawas. Selain itu, MK menegaskan, kewajiban untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja bentuk campur tangan atau intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegak hukum. “Akan tetapi lebih dari itu, merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro justicia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum,” ungkap Aswanto. Ia mengatakan, tindakan penegakan hukum yang mengandung upaya-upaya paksa adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan tertata dalam pelembagaan criminal justice system. “Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system,” ujar Aswanto. Dalam gugatan perkara ini, MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan. Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali. Para pemohon mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK di antaranya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).[Lin]

Topik:

Dewas KPK Penyadapan Penggeledahan Penyitaan

Berita Sebelumnya

Tuntutan "Lockdown" Menguat di India Setelah Covid-19 Lampaui 20 Juta

Berita Selanjutnya

Melinda Gates Bakal Jadi Wanita Terkaya Kedua Sejagad Usai Bercerai

Berita Terkait

Hukum
KPK akan melakukan pemeriksaan etik kepada pegawainya yang merupakan istri dari salah satu tersangka dugaan pemerasan dan atau gratifikasi pada pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Konferensi pers penahanan mantan Wamenaker Immanuel dan kawan-kawan. Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) Foto: Dok MI/Albani

Dewas akan Periksa Istri Tersangka Pemerasan K3: Auditor Ahli Pertama di Inspektorat KPK

27 Agustus 2025 08:49 WIB

Hukum
Kerja sama Kejaksaan Agung dengan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi terkait penyadapan dinilai "problematis" oleh pengamat dan pegiat hak digital karena tindakan itu tergolong pengawasan massal yang berpotensi melanggar hak atas privasi. (Ilsutrasi)

Menyoal 'Pengawasan' Massal Kejagung: UU PDP Dikangkangi?

29 Juni 2025 13:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil (Foto: Dok MI)

DPR akan Panggil Kejagung soal MoU Penyadapan Tanpa UU Khusus

29 Juni 2025 10:41 WIB

Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding (Foto: Dok MI/Istimewa)

Soal Penyadapan, DPR Minta Kejagung Tak Langgar Privasi

27 Juni 2025 16:10 WIB

Hukum
Lili Pintauli (Foto: Dok MI)

Cacat Hukum! Lili Pintauli jadi Stafsus Walkot Tangsel, Eks Pimpinan KPK yang Berkali-kali Langgar Kode Etik

26 April 2025 18:29 WIB

Nasional
anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto (Foto: Ist)

Dewas KPK Beri Saran Prihal Barang Rampasan yang Tidak Laku di Lelang

27 Februari 2025 16:42 WIB