Ketua KPK Bantah Pecat 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 6 Mei 2021 01:14 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membantah ingin memecat 75 pegawai yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “KPK tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat,” ujar Firli dalam jumpa pers KPK terkait hasil asessmen TWK 1.351 pegawai KPK di Jakarta, Rabu (05/5/2021). Firli menegaskan pembahasan mengenai pemecatan tidak pernah ada di rapat pimpinan. Menurutnya, KPK bekerja mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. “KPK tidak pernah berbicara memberhentikan orang tidak hormat. Tidak ada. KPK sangat paham KPK merupakan pelaksana Undang-undang dan menjalankan secara lurus,” ujar ketua KPK itu. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang gagal lolos tes TWK tersebut. Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan-RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut. “Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN,” tandasnya.[Lin] #Ketua KPK

Topik:

KPK ASN Tes Kebangsaan

Berita Sebelumnya

75 Pegawai KPK Tak Lulus ASN

Berita Selanjutnya

Hasil Pertandingan Chelsea vs Real Madrid : The Blues Melaju ke Final

Berita Terkait

Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Terima Puluhan Miliar Dikembalikan terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Dewan Pembina Gaphura Muharom Ahmad Dipanggil KPK, Usut Korupsi Kuota Haji

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Dewan Pembina Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Kemenag

1 jam yang lalu

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

18 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

18 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB