75 Pegawai KPK Tak Lulus ASN

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 6 Mei 2021 01:05 WIB
Monitorindonesia.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 75 pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan hasil TWK alih status ini terdiri atas dua kategori yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Hasil seleksi TWK tersebut pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang. "Yang tidak memenuhi syarat ada 75 orang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dia mengatakan hasil TKW mendapati 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, sementara dua pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Sejumlah aspek yang diukur dalam tes ini menurut Ghufron di antaranya integritas, netralitas, dan antiradikalisme. Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPK akan membuat surat penetapan untuk semua pegawai yang mengikuti TWK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB). Kemudian, selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari BKN dan Kemenpan RB maka KPK tidak akan memberhentikan pegawai yang tidak lolos. “KPK tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai yang TMS (tidak memenuhi syarat),” tutur Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa. Sebelum pengumuman dan pembacaan hasil tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal proses alih status hingga menyentil ihwal bocornya informasi mengenai hasil tes seleksi ASN. Dalam kesempatan itu dia juga meminta maaf atas penundaan pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan. Firli beralasan harus menghormati proses hukum yakni gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya dan kami semua insan KPK, saya ulangi, saya dan kami semua insan KPK sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang mengambil suatu tindakan dan menjadikan diri sebagai korban dan membocorkan informasi tanpa menunggu informasi resmi KPK yang sama-sama kita cintai,” tutur dia saat mengawali pengumuman. Sebelumnya lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut sebagaimana diakses pada situs JDIH Sekretariat Negara. Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait pengalihan status pegawai ini.[man] #75 Pegawai #75 Pegawai KPK Tak Lulus ASN

Topik:

KPK ASN

Berita Sebelumnya

KY Umumkan 45 Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas

Berita Selanjutnya

Ketua KPK Bantah Pecat 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Berita Terkait

Hukum
Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Foto: Ist)

KPK "Obral Janji" Periksa Ridwan Kamil di Korupsi Bank BJB

28 menit yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

Ketua KPK soal Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji: Tinggal Tunggu Waktu

1 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Dok/MI)

KPK Pastikan Ridwan Kamil Akan Diperiksa Dalam Kasus Pengadaan Iklan BJB

1 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Terima Puluhan Miliar Dikembalikan terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

3 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Dewan Pembina Gaphura Muharom Ahmad Dipanggil KPK, Usut Korupsi Kuota Haji

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Dewan Pembina Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Kemenag

3 jam yang lalu