Pukat UGM: Kinerja KPK Dibawah Firli Bahuri Memprihatinkan

Adrian Calvin

Diperbarui 20 Mei 2021 17:15 WIB

Pukat UGM: Kinerja KPK Dibawah Firli Bahuri Memprihatinkan

Monitorindonesia.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memiliki banyak catatan kontroversial. Bahkan,sebelum menjadi Ketua KPK, Firli yang pernah menjadi Deputi Penindakan KPK diduga pernah bertemu dengan pihak terkait perkara yakni seorang kepala daerah yang akhirnya Firli dijatuhi hukuman etik. Tetapi belum sempat hukuman itu bisa dilaksanakan terlanjur sudah ditarik oleh institusi asal yakni Polri sehingga hukuman tersebut tidak dapat dijalankan. "Nah atas catatan yang signifikan seperti ini berupa pelanggaran etik nama Firli Bahuri tetap lolos dalam seleksi pimpinan KPK karena sejak awal memang panitia seleksinya itu pun banyak. Panitia seleksi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk periode di tahun 2019," tutur Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman kepada Monitorindonesia.com, Kamis (20/5/2021). Saat itu, Zaenur Rohman mengatakan, Pansel banyak berasal dari tiap pihak yang memiliki kedekatan dengan lembaga tertentu. Setelah menjadi Ketua KPK, ada satu pelanggaran etik lagi yang dilakukan Firli berupa gaya hidup mewah dalam hal ini naik helikopter sehingga sebagai Ketua KPK dijatuhi hukuman etik ringan. "Namun, pelanggaran etik bukan soal ringan atau beratnya hukuman yang dijatuhkan tetapi seorang ketua KPK melakukan pelanggaran etik itu sangat tidak layak. Kenapa? karena tidak dapat menjadi teladan bagi para pegawainya dan tidak dapat menjadi teladan bagi para penyelenggara negara lainnya," beber Zaenur Rohman. Sedangkan selama ini, KPK men-sosialisasikan gaya hidup sederhana untuk mencegah niat melakukan korupsi masih terus berlanjut. Bahkan penindakan semasa Firli Bahuri sangat rendah kinerjanya. Kinerja Firli dikatakan buruk karena kombinasi antara kepemimpinan mendukung revisi undang-undang KPK menyulitkan operasi tangkap tangan. Ketika KPK berhasil melakukan tangkap tangan membawa kebiasaan gaya yang selama ini dipraktekkan di kepolisian yaitu tersangka dipakaikan rompi oranye diborgol dan ketika paparan ekspose itu kemudian diperlihatkan dengan menghadap ke tembok. "Itu bukan merupakan gaya KPK selama KPK berdiri puluhan tahun. Bukan hanya soal gaya yang dibawa oleh pribadi Firli ke KPK tetapi selama kepemimpinan Firli yang baru 2 tahun ini jabatan-jabatan strategis struktural di KPK itu diduduki oleh perwira-perwira dari polisi," katanya. Bahkan, kata Zaenur Rohman, di KPK itu ada 6 Jenderal polisi yang duduk di posisi strategis. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena didominasidari satu institusi di KPK itu bisa menghambat adanya transformasi di lembaga asalnya. "Kenapa karena KPK seharusnya dapat menjadi trigger mechanism untuk lembaga-lembaga penegak hukum baik kepolisian dan lembaga lainnya," katanya. Menurutm Zaenur, KPK selama 2 tahun kepemimpinan Firli Bahuri sangat minim sekali bentuk penindakan. Karena person yang didominasi kepolisian di KPK sehingga publik sering memplesetkan bahwa KPK adalah kepolisian cabang Kuningan. [mar]

Topik:

Ketua KPK Firli Bahuri Memprihatinkan Pukat UGM

Pukat UGM: Kinerja KPK Dibawah Firli Bahuri Memprihatinkan

Berita Sebelumnya

Perseteruan AS dan Prancis Memanas di Dewan Keamanan PBB

Berita Selanjutnya

Israel-Gaza: Hamas Prediksi Gencatan Senjata Dalam Dua Hari Kedepan

Berita Terkait

Kata Ketua KPK soal Peluang Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Pukat UGM Kritik Penyunatan Vonis Hakim Agung Gazalba: Membuktikan Mafia Hukum Itu Ada

Ketua KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji Sebelum 2024

Dituduh Mantan Anak Buah Sendiri Bocorkan OTT Harun Masiku! Firli: Fitnah dan Bohong!

MAKI Minta Eks Ketua KPK Firli Bahuri Dihadirkan Dalam Sidang Hasto

Ketua KPK Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Penanganan Perkara Korupsi Dana CSR BI

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K