Selasa Pekan Depan, Firli Bahuri Putuskan Nasib 75 Penyidik Terbaik KPK

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 21 Mei 2021 03:00 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bahwa KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 penyidik yang dinonaktifkan akibat tidak diloloskan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam tes kebangsaan. Firli berjanji akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dengan cara berkoordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, dan kementerian lainnya. “Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN serta lembaga lainnya," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Menurut Firli, bilamana ada perintah Presiden tentu KPK akan menindaklanjuti walaupun harus bersama kementerian lembaga lain. Sebab, KPK harus berkoordinasi dengan Menpan RB, Menkumham, KASN, LAN, dan BKN. Firli mengatakan, pada Selasa (25/5/2021) mendatang pihaknya akan dibahas tindaklanjut 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. "Hari Selasa, kami akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya. Tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga,” kata Firli. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ala BKN terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021). Ia mengatakan, apabila dianggap ada kekurangan masih terbuka peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi. “Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” katanya. Presiden Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang didominasi penyidik senior dinyatakan BKN tak lolos tes kebangsaan. Sesuai Revisi UU KPK, seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN.[Lin]

Topik:

KPK 75 Pegawai KPK Tes Kebangsaan Ala BKN

Berita Sebelumnya

Sudah Divaksin, 21 Nakes di Puskesmas Batang Kuis Deli Serdang Positif Covid-19

Berita Selanjutnya

7 Tenaga Medis Ditetapkan Tersangka Kasus Kematian Maradona

Berita Terkait

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

1 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

2 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Foto: Ist)

KPK "Obral Janji" Periksa Ridwan Kamil di Korupsi Bank BJB

2 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

Ketua KPK soal Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji: Tinggal Tunggu Waktu

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Dok/MI)

KPK Pastikan Ridwan Kamil Akan Diperiksa Dalam Kasus Pengadaan Iklan BJB

3 jam yang lalu