Perintah Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat, Wujud Keberanian Mencapai Kebenaran

Adelio Pratama

Diperbarui 21 November 2021 15:16 WIB

Perintah Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat, Wujud Keberanian Mencapai Kebenaran

Monitorindonesia.com - Jaksa Agung, ST Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Merespons perintah ST Burhanuddin, Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menilai perintah tersebut merupakan suatu wujud keberanian yang konkrit untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam penyelesaikan kasus-kasus HAM berat. "Jadi sikap Jaksa Agung ini layak mendapat dukungan dari semua pihak. Karena perintah ini wujud dari mencari penyelesaian yang lebih tegas dalam menentukan sikap dan pendirian Kejaksaan Agung yang objektif. Juga sekaligus mendobrak hambatan dan menepis kendala kebuntuan dialektika selama ini seolah belum ada titik temu," kata Azmi Syahputra kepada wartawan, Minggu (21/11/2021) Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti ini, dalam beberapa hal terkait proses penanganan pelanggaran HAM berat antara Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung, bisa jadi menyangkut hal-hal teknis administratif, misalnya dokumen yang dimiliki oleh intelijen dan institusi militer, tentang alat bukti termasuk pertimbangan politis ke spektrum hukum pidana. "Jadi dengan adanya perintah Jaksa Agung, diharapkan dalam waktu segera akan terlihat dari 12 kasus pelangaran HAM berat yang selama ini menjadi PR (pekerjaan rumah). Kasus pelanggaran HAM berat yang mana yang akan dimajukan dan diselesaikan prosesnya melalui mekanisme peradilan HAM oleh penyidik, termasuk yang mana yang dapat ditempuh dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan memperhatikan hak -hak keluarga korban. Mana pula yang akan di SP-3. Harus berjalan dan dapat kejelasan serta clear semua," tandasnya. Melalui perintah Jaksa Agung tersebut, Azmi Syahputra juga berharap, tidak ada lagi PR negara atas tragedi pelanggaran kemanusiaan yang sangat pelik dan perintah Jaksa Agung yang dioperasonalkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. "Ini menunjukkan upaya untuk menghentikan praktik impunitas atau kejahatan yang terjadi tanpa ada penyelesaian melalui proses hukum. Dan lebih utama sebagai upaya mendandani problematika kasus pelanggaran HAM yang sudah puluhan tahun tidak selesai serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," tutupnya.

Topik:

Jaksa Agung pelanggaran ham berat pelanggaran ham Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia dosen trisakti

Perintah Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat, Wujud Keberanian Mencapai Kebenaran

Berita Sebelumnya

Hasil Premier League: Chelsea Taklukkan Leicester City 3-0

Berita Selanjutnya

Lonjakan Covid Eropa Mengkhawatirkan, di Austria Vaksinasi Jadi Persyaratan Hukum

Berita Terkait

Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina, Mahfud MD: Jika Lari Minta Tim Tabur untuk Memburu

Silfester Matutina Tak Kunjung di Eksekusi ke Balik Jeruji Besi, Jaksa Agung: Kita Sedang Cari

Jaksa Agung Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan sebagai Makna Sejati Kemerdekaan

Desakan Mundur Jaksa Agung dan Jampidsus, Pakar Hukum Pidana Sebut Hal Wajar

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K