Parlemen Berperan Besar untuk Membawa GNB Dekat dengan Masyarakat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 29 November 2021 12:51 WIB
Monitorindonesia.com - Parlemen sebagai perpanjangan rakyat dapat berperan besar, dan juga dapat membawa kerja sama agar Gerakan Non-Blok (GNB), dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal. Bahkan melalui kerja sama, parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbicara dalam Inaugural Meeting of the Parliamentary Network of NAM atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021) waktu setempat. Melanjutkan pernyataannya, Puan Maharani menuturkan bahwa semangat Konferensi Bandung juga masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs. "Semangat dan nilai Gerakan Non-Blok seperti kesetaraan sebagaimana yang diabadikan dalam Konferensi Bandung tahun 1955, lebih dari 60 tahun yang lalu masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Kesempatan itu, Puan menyinggung soal Presiden pertama Indonesia Sukarno yang memprakasai Gerakan Non-Blok. Sejumlah delegasi, termasuk Presiden IPU dan pimpinan parlemen Azerbaijan diketahui memberikan pujian untuk Puan dan Sukarno atas peran masing-masing keduanya. "Adalah Presiden Sukarno yang kebetulan kakek saya bersama dengan para founding fathers lainnya yang memprakarsai gerakan ini. Perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan memerlukan upaya bersama," sebutnya. Dalam forum ini, Puan juga menyatakan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina, dan mengajak negara-negara GNB ikut memperjuangkan komitmen yang sudah ada sejak awal berdirinya Gerakan Non-Blok di Bandung tahun 1955. "Parlemen negara GNB perlu mendorong pemerintahnya masing-masing untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari perjuangan bersama sejak adanya Konferensi Bandung, yang belum dapat direalisasikan," tegas dia. Apalagi, lanjut mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, prinsip Konferensi Bandung telah mengamanatkan negara-negara Gerakan Non-Blok untuk mendukung Palestina dalam perjuangan mereka untuk keadilan. Bahkan Gerakan Non-Blok memiliki potensi kekuatan mengingat jumlah anggota negaranya yang cukup besar sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menyelesaikan berbagai isu global. "Namun kekuatan potensial ini harus kita terjemahkan menjadi pengaruh positif yang dapat memberikan kontribusi nyata. Hal ini menuntut kita semua untuk solid dan bekerja sama dalam kesatuan," ungkap politisi PDI Perjuangan itu lagi seraya menekankan bahwa jaringan parlementer dinilai menjadi hal penting agar jaringan tersebut mengkonsolidasikan hubungan antar negara-negara Gerakan Non-Blok. Untuk itu, Puan pun mendorong negara-negara Gerakan Non-Blok untuk bekerja sama menggunakan jaringan ini sebagai platform untuk memperkuat kerja sama dalam upaya bersama membangun dunia yang lebih setara. "Saya pun ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan yang telah menjadi tuan rumah pertemuan penting ini di sela-sela Sidang IPU ke-143," lanjutnya. Inaugural meeting of the Parliamentary Network of NAM sendiri dihadiri oleh para pimpinan negara-negara GNB. Sekjen IPU juga turut mengikuti forum ini. Selain menghadiri forum GNB, Puan memiliki sejumlah agenda bilateral di sela-sela kegiatan IPU ke-143. Ia juga sempat berbincang dengan Raja Spanyol, King Felipe VI of Spain yang hadir untuk membuka acara forum parlemen internasional itu. "Saya berharap persahabatan antara Indonesia dan Spanyol terus terjalin dengan baik dan menguntungkan bagi kedua negara," demikian Puan Maharani. Pertemuan dikoordinasikan oleh negara Azerbaijan yang kini merupakan Ketua GNB. Forum network parlemen GNB baru dibentuk setelah GNB berusia 61 tahun dengan tujuan agar GNB lebih inklusif, dan kerjasamanya dapat lebih langsung dirasakan rakyat yang diwakili parlemen. (Ery)