Ratusan Perangkat Desa Gerudug Bupati Cilacap Tuntut Gaji ke-13 dan THR

Cilacap, MI – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap menggerudug Alun-alun Cilacap, Senin (23/5). Mereka juga mengusung sejumlah tuntutan gaji ke-13 dan THR. Perwakilan rombongan yang berjumlah 10 orang kemudian diterima Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji di Ruang Prasandha, kompleks Rumah Dinas Bupati. Audiensi ini dipandu Sekda Cilacap Awaluddin Muuri, dan dihadiri Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Dian Setyabudi, Asisten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, Asisten III Sekda Bidang Administrasi Umum Sumbowo, Kepala BPPKAD Ahmad Fauzi, dan sejumlah pejabat. Ketua Forum Solidaritas Aparatur Pemerintah (FSAP) Kabupaten Cilacap Wantinah yang juga Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cipari menjelaskan, kedatangan para perangkat desa bermaksud menjalin silaturahmi dengan Bupati dan segenap pimpinan daerah. Selain itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan para perangkat desa. Aspirasi pertama disampaikan Sekretaris Desa Sampang, Kecamatan Sampang Ombang Widodo. Ia menyinggung keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tiap awal tahun. Sehingga berpengaruh terhadap layanan kesehatan terutama bagi anggota BPJS. "Di awal tahun penghasilan tetap kami selalu terkendala. Terkadang bulan Maret kami baru bisa mendapat Siltap di tahun berjalan. Tidak dipungkiri, kami ikut andil dalam keterlambatan ini. Tapi tidak ada salahnya jika Pemkab dapat mengurai agar Siltap perangkat desa dapat diterima tepat waktu. Karena hal ini juga terkait dengan kepesertaan BPJS yang awal tahun, biasanya on off," jelas Ombang. Selain itu, perangkat desa juga meminta tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke–13 layaknya perangkat daerah. Menanggapi hal tersebut, Tatto Suwarto Pamuji menegaskan kebijakan yang digariskan pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan. Perlu ada kajian agar kebijakan ini tidak bermasalah dengan hukum. "Ada regulasi, bisa diambilkan dari APBDes. Ini lagi dipelajari, nanti kita buat secepatnya," tegas Tatto. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menerangkan, dari pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 3,5 triliun, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 192 miliar. Pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp 742 miliar. "Sehingga kemampuan daearah untuk membiayai seluruh kegiatan atau belanja APBD, baru 21 persen termasuk alokasi dana desa (ADD)," ungkapnya. Usai audiensi, Bupati bersama Sekda dan para Asisten Sekda menemui massa yang berada di Alun-alun dan menyampaikan hasil audiensi. Bupati mengatakan, semua aspirasi atau tuntutam yang disampaikan oleh perwakilan perangkat desa terhadap beberapa usulan atau permintaan tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas dengan jajarannya. "Semua tuntutan itu hal yang wajar, tetapi kita ada aturan, apa yang bisa dilakukan Bupati akan saya lakukan, tetapi tidak melanggar aturan dan Undang-Undang, kita pelajari dan akan dibuat (regulasi) secepatnya," ucap Bupati. Ketua FSAP Kabupaten Cilacap Wantinah mengatakan, sejumlah tuntutan seperti gaji ke-13, tunjangan hari raya, BPJS Kesehatan, dan anggaran dana desa (ADD) telah disampaikan. "Kita minta regulasi agar gaji ke-13 bisa dianggarkan, biar ada kejelasan ketika kita menganggarkan gaji ke-13 legal," ujar Wantinah yang juga anggota Forum Kepala Desa Indonesia (FKDI) itu. Selain itu, massa juga meminta agar pengurusan BPJS dan pencairan dana desa lebih dimudahkan. Contohnya pencairan dana desa yang sebelumnya menunggu hasil laporan seluruh desa yang berjumlah 269 desa, kini minta agar desa lebih dulu menyelesaikan laporan agar bisa mencairkannya lebih awal. "Kalau desa yang sudah lancar laporannya untuk bisa dicairkan tanpa menunggu semua desa sebanyak 269 desa, sekarang minta yang sudah selesai dan rajin boleh segera dicairkan," ujarnya. Setelah mendengar penjelasan Bupati, massa perangkat desa membubarkan diri meski sempat berfoto bersama Bupati. (Estanto)