Janji Kampanye Tak Diwujudkan, Bupati Nagan Raya Aceh dan Wakilnya Disomasi Rakyat

Aan Sutisna

Diperbarui 29 Mei 2022 15:13 WIB

Janji Kampanye Tak Diwujudkan, Bupati Nagan Raya Aceh dan Wakilnya Disomasi Rakyat

Nagan Raya, MI - Bupati Nagan Raya Jamin Idham dan Wakil Bupati Chadilin Oesman disomasi karena janji kampanye pada Pilkada 2017 hingga kini belum diwujudkan. “Somasi tersebut meminta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham dan H Chalidin Oesman, untuk melaksanakan atau menunaikan janji-janji politik atau visi misi bupati-wakil bupati saat kampanye Pilkada 2017 lalu,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya Muhammad Zubir, Minggu (29/5). Ia menjelaskan, poin somasi tersebut di antaranya adalah pemberian santunan kematian sebesar Rp21 juta yang dijanjikan akan disalurkan kepada warga Nagan Raya, paling lambat pada hari kelima setelah kematian. Kemudian santunan melahirkan (pemberian gizi bayi), pemberian beras miskin gratis, pemberian listrik gratis bagi masyarakat miskin. Tidak hanya itu, YARA juga menuntut janji kampanye kedua pasangan tersebut yang menjanjikan agar mengalokasikan 20 persen alokasi dana desa (ADG) untuk kaum perempuan, yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya. “Kesemua poin somasi tersebut tidak tampak sama sekali dikerjakan oleh Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya,” kata Muhammad Zubir menambahkan. Pihaknya juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham-Chalidin Oesman agar melaksanakan janji tersebut dalam waktu tujuh hari setelah somasi dilayangkan. “Jika dalam tenggat waktu tujuh hari isi janji itu tidak dikerjakan atau tidak dapat ditunjukkan hasil kerjanya, maka kami akan menggugat janji-janji kampanye tersebut ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya,” kata Zubir. Ia mengatakan, somasi tersebut dilayangkan karena sudah hampir lima tahun memimpin Kabupaten Nagan Raya, Bupati HM Jamin Idham dan Wakinya H Chalidin Oesman, janji tersebut belum dipenuhi. “Kami berharap Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya sebagai pemimpin yang amanah melaksanakan janji-janjinya, dan somasi ini juga untuk pelajaran ke depan, agar tidak sembarangan dalam menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, tapi kemudian tidak melaksanakan janjinya,” kata Zubir. Akan Dipelajari Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Abdul Hadi yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya somasi yang dilayangkan oleh LSM YARA Perwakilan Nagan Raya, terhadap janji kampanye politik saat Pilkada 2017 lalu. “Saya belum terima apa isinya, tapi yang pasti isi somasi tersebut akan kami pelajari terlebih dahulu,” kata Abdul Hadi. Ia mengatakan, pihaknya sejauh ini belum bisa memberi keterangan lanjutan terhadap somasi tersebut, sehingga isi somasi yang sudah dilayangkan kepada Pemkab Nagan Raya tersebut dipelajari seutuhnya. Dia juga berjanji akan melakukan komunikasi dengan pimpinan daerah terhadap somasi tersebut. Abdul Hadi juga mengatakan somasi yang dilayangkan tersebut diduga merupakan bagian dari politik Pilkada 2017 lalu. Sumber: Antara

Topik:

Aceh Janji Kampanye nagan raya

Janji Kampanye Tak Diwujudkan, Bupati Nagan Raya Aceh dan Wakilnya Disomasi Rakyat

Berita Sebelumnya

Ukraina Banjirkan Desa Demydiv Blokir Militer Rusia Masuk Kiev

Berita Selanjutnya

Tim Forensik Dsiapkan untuk Identifikasi Korban Kapal Tenggelam Ladang Pertiwi 2

Berita Terkait

Gubernur Muzakir Manaf: Bendera Aceh Segera Berkibar

Status 4 Pulau Sengketa Belum Jelas, Yusril: Belum Ada Permendagri yang Mengatur

Jhon Sitorus Kritik Sikap Ngotot Ketua DPRD Sumut Pertahankan 4 Pulau Sengketa

Polemik Empat Pulau Aceh yang Terdata di Sumut, Prabowo akan Turun Tangan

Ladang Gas Raksasa Ditemukan di Laut Andaman, Prabowo: Terbesar di Asia Tenggara!

Mendagri Ungkap Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Dilantik Lebih Cepat Dibanding Kepala Daerah Lain

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K