Mahfud MD Meminta Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Diusut Tuntas

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 November 2022 13:33 WIB
Jakarta, MI - Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti drama pernikahan atau pernikahan pura-pura antara korban dan tersangka pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM. "Masa memperkosa ramai-ramai perkaranya dihentikan dengan SP3. Apalagi hanya dengan nikah pura-pura," cuit Mahfud di media sosial Twitter, Selasa (22/11). "Rapat uji perkara khusus di Polhukam (21/11/22) memutuskan kasus ini harus diteruskan, tak bisa ditutup dengan alasan yang dicari-cari dan tak sesuai hukum," sambung mantan Ketua MK itu. Narasi "pernikahan pura-pura" juga disampaikan pihak keluarga korban. Kakak keluarga korban, Radit mengungkap salah satu lelaki yang menikahi adiknya, yakni ZP tidak pernah tinggal bersama setelah menikah. "Menurut kita juga pura pura (pernikahan). Gak pernah tinggal di sini. Gak ada kabarnya," kata Radit, Selasa Rabu (22/11). Lebih lanjut, Radit mengatakan adiknya dan ZP sedang dalam proses perceraian. Sekitar Oktober 2022 lalu, korban dan pihak keluarga menghadiri mediasi gugatan perceraian yang difasilitasi oleh Kemenkop. Dalam gugatan perceraian, jelas dia, ZP mengaku tidak melakukan pemerkosaan. Selain itu, ZP menilai pernikahannya bersama korban tidak harmonis. "Zaka tidak merasa tidak melakukan (pemerkosaan) dan tidak harmonis. Gimana mau harmonis, datang aja enggak. Untuk itikad baiknya aja gak ada. Berarti nikah itu kesimpulannya ya saya bilang hanya pura-pura," ungkap dia. Sebagai informasi, kasus ini sempat berhenti karena mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan laporan telah dicabut. Kendati demikian, Mahfud telah memastikan SP3 kasus ini batal. Karenanya, proses hukum terhadap empat tersangka berinisial N, MF, WH dan ZPA kembali berjalan. Keputusan tersebut diambil dari rapat gabungan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam Senin (21/11) kemarin. Rapat itu dihadiri Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kabareskrim, Kompolnas, Kejaksaan, Kemenkop-UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). "Memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3 nya," ujar Mahfud dalam video rilis yang diterima wartawan, Senin (21/11). Kasus dugaan pemerkosaan ini terjadi pada penghujung 2019. Sebanyak empat pegawai Kemenkop UKM berinisial WH, ZP, MF, dan NN disebut melakukan pemerkosaan terhadap korban. Sementara korbannya adalah pegawai non-PNS Kemenkop UKM berinisial ND. Kasus ini sempat diproses Polresta Bogor. Namun, kasus dihentikan dengan alasan korban menyepakati usulan damai. Penghentian kasus terjadi usai korban dan terduga pelaku berinisial ZP menikah pada Maret 2020. Tetapi, korban membantah klaim Kemenkop UKM tersebut. Melalui tim kuasa hukumnya, korban menyatakan usul pernikahan datang dari pihak kepolisian. Tak hanya itu, keluarga korban juga tak pernah mengetahui penghentian kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM itu oleh kepolisian. #Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM

Topik:

Kemenkop Mahud MD

Berita Sebelumnya

Iran Keok Hadapi Inggris di Grub B Piala Dunia 2022 Qatar

Berita Selanjutnya

Ada Apa dengan Polri Katanya Bakal Periksa Penny Lukito, Kok Sekarang Dibantah?

Berita Terkait

Nasional
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi RI

Kemenkop dan Komisi VI DPR RI Sepakat Bangun Basis Data Desa Yang Akurat Untuk Hapus Kemiskinan

10 Juli 2025 09:43 WIB

Politik
Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto (foto:beritamoneter.com)

Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi Sebesar Rp Rp7.854.658.751.000.

10 Juli 2025 06:18 WIB

Ekonomi
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono (Foto: Ist)

Kemenkop Desak RUU Perkoperasian Disahkan, Koperasi Harus Naik Kelas

23 Juni 2025 10:27 WIB

Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) (Foto: Ist)

Bukan Hibah, Begini Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

9 Mei 2025 08:15 WIB

Ekonomi
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi (Foto: Ist)

Prabowo Teken Inpres Kopdes Merah Putih, Ini 7 Tugas Kemenkop

10 April 2025 15:32 WIB