Ali Lubis Tantang Hotman Paris Uji Materi KUHP Baru: Anda Belum Tentu Senior Soal Undang-undang!

Adelio Pratama

Diperbarui 8 Desember 2022 17:04 WIB

Jakarta, MI - Beredar video pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwasanya banyak pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak masuk ke dalam logika hukum di era modern seperti ini. Bahkan dia katakan para anggota DPR yang mengesahkan itu bukanlah ahli hukum pidana. Pengacara, Ali Hakim Lubis menjelaskan bahwa yang namanya Rancangan Undang-undang (RUU) itu, dalam pembahasannya tentu menggunakan atau melibatkan banyak pihak. Melibatkan stakeholder, salah satunya adalah para ahli hukum pidana, masyarakat dan organisasi-organisasi hukum lainnya. "Jadi kepada saudara Hotman Paris yang meminta agar KUHP tersebut dibatalkan pengesahannya. Saya minta kepada saudara Hotman Paris lebih baik banyak-banyak lagi baca buku tentang bagaimana membuat suatu peraturan perundang-undangan," kata Ali kepada Monitor Indonesia melalui videonya, Kamis (8/12). [video width="352" height="384" mp4="https://monitorindonesia.com/2022/12/VID-20221208-WA0016.mp4"][/video] Memang Hotman Paris sebagai pengacara (Advokat) senior, namun menurut Ali, soal Undang-undang belum tentu sebagai senior juga. Jika Hotman Paris masih keberatan dengan KUHP baru itu, Ali menyarankan agar ia melakukan uji materi (Judicial Review) KUHP baru itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Belum tentu anda senior, belum tentu anda paham. Jadi saran saya, sebaiknya kalau memang Hotman Paris keberatan ada pasal-pasal tertentu yang menurut dia tidak masuk logika hukum. Hotman Paris melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi terkait pasal tersebut berani atau tidak? Saya tantang saudara Hotman Paris untuk melakukan uji materi tersebut," tandas Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea dan anggota Komisi III DPR Habiburokhman berdebat soal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada Selasa (6/12) lalu. Perdebatan itu dimulai dengan unggahan video Hotman di akun Instagram-nya. Dia menilai banyak pasal-pasal di KUHP baru yang bermasalah karena sudah tak sesuai dengan zaman modern. Muatan hukum dalam KUHP baru ini, katanya, serupa dengan muatan KUHP buatan pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Secara implisit, dia bahkan menyebut para anggota DPR tak paham hukum. "Saya tahu bahwa sebagian besar anggota DPR yang mensahkan RUU tersebut bukanlah ahli hukum pidana,” jelas Hotman, Rabu (7/12). Sebagai seorang yang sudah mendalami praktisi hukum selama 40 tahun, dia mengaku tak mengerti mengapa masih ada produk hukum yang mengatur soal moralitas. Dia pun menyinggung potensi ancaman turis tak mau berkunjung ke Indonesia. Jika demikian, lanjutnya, rakyat yang akan menanggung akibatnya. “Rakyatlah secara ekonomi yang menanggung akibat perbuatan saudara-saudara DPR yang main ‘yes yes yes’ mensahkan. Anda sendiri mungkin tidak pernah membaca KUH Pidana secara mendalam, hanya sekilas,” ujarnya. Tak hanya itu saja, Hotman Paris menyarankan agar KUHP yang sudah disahkan tersebut dibatalkan agar perekonomian Indonesia tak terganggu. “Kasihan rakyat, batalkan itu. Batalkan KUH Pidana, batalkan,” ungkapnya.

Topik:

Hotman Paris KUHP Ali Lubis

Ali Lubis Tantang Hotman Paris Uji Materi KUHP Baru: Anda Belum Tentu Senior Soal Undang-undang!

Berita Sebelumnya

Peran Tersangka Ismail Bolong Dkk di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Berita Selanjutnya

Kasus Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Dirut BAKTI Kominfo

Berita Terkait

Hotman Paris Klaim Nadiem Makarim Tak Terima 1 Sen Pun Uang Korupsi Chromebook

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

Anggota DPRD Jakarta Ali Lubis Harap Dana CSR Tak Mubazir

Ditemani Hotman Paris, Nadiem Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

Hotman Paris Pastikan Nadiem Hadiri Panggilan Penyidik Kejagung Besok

Pengunjung PRJ Tercebur ke Selokan Gegara Trotoar Bolong di Kemayoran, Ali Lubis: Ini Sangat Konyol

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K