APH Diduga Jadi Backing Tambang Ilegal di Sultra, Kapolri Harus Turun Tangan!
Adelio Pratama
Diperbarui
2 Februari 2023 08:16 WIB
Jakarta, MI - Maraknya penambangan ilegal termasuk tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah secara masif terjadi sejak dibukanya investasi penanaman modal asing dan domestik besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir
Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW), M. Adnan menemukan sejumlah perusahaan pengelola tambang ilegal diduga mendapat backing aparat hukum dan keluarga pejabat serta sejumlah politisi nasional.
“Para pengusaha mafia penambang ilegal ini kemudian membawa nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pemilik perusahaan, walau belakangan sudah di bantah Kapolri,” ujar Adnan, Kamis (2/2).
Menurut Adnan, pengusaha tambang ilegal menambang di area yang bukan wilayah konsesi perusahaannya dengan menggunakan dokumen yang seolah-olah asli di smelter nikel karena diduga dilindungi aparat.
“Kami mendukung Kapolri Jenderal Sigit agar memproses hukum oknum pengusaha dan aparat beserta keluarga yang diduga melindungi, apalagi oknum ini berani membawa bawa nama Kapolri dalam sejumlah pernyataannya padahal dibantah Kapolri sendiri,” tuturnya.
Maka dari itu, Adnan memastikan IEW mendukung penuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas persoalan tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara tersebut.
“Kami mendukung sepenuhnya komitmen Kapolri untuk pelaksanaan program 'presisi' termasuk menindak aparat yang menjadi backing tambang ilegal ini bersama sejumlah keluarganya dalam perusahaan tambang ilegal di Konawe Utara,” tutupnya.
#Tambang Ilegal di Sultra
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
Kala Megawati Tak Takut KPK: Bawa-bawa Nama Kapolri hingga Sentil Pengkhianat!
3 jam yang lalu
Nusantara
Segudang Pengalaman Lukman Abunawas dan La Ode Ida Modal Nahkodai Sultra 2024
13 jam yang lalu
Hukum
Katanya Mau Buka-bukaan soal Inisial T! Benny Rhamdani ke Polri: Bongkar Bos Judi Online atau Pekerja Ilegal?
30 Juli 2024 01:31 WIB
Hukum
Polda Jabar Bungkam soal Tambang Galian C Diduga Ilegal - Komisi IV DPR Dorong Warga Lapor Bareskrim Polri
29 Juli 2024 20:13 WIB
Hukum
Polri Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum soal Judi Online, Inisial T segera Tersangka!
29 Juli 2024 16:58 WIB
Nusantara
Sekdaprov Sultra Dinilai Lepas Tangan soal Anggaran Makan dan Minum Tak Wajar!
29 Juli 2024 16:00 WIB