Vonis Mati Ferdy Sambo Bisa Angkat Martabat Hakim Indonesia

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 12 Februari 2023 21:59 WIB
Jakarta, MI - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai sidang putusan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo yang bakal digelar pada Senin (13/2) besok, bakal menjadi momentum dalam menunjukkan kualitas hakim dan marwah peradilan. Kata Azmi, hakim sebagai tiang utama penegakan hukum dan menjaga kewibawaan peradilan, harus berani menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, mengingat dalam hukum pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya yang melakukan kejahatan. [caption id="attachment_481564" align="alignnone" width="629"] Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra (Foto: MI/Aswan)[/caption] "Apalagi dalam hal ini berani merekayasa sebuah kejadian pidana, berupaya menghilangkan barang bukti jelasini adalah kejahatan serius dan semestinya mendapat ancaman lebih berat," jelas Azmi Syahputra saat dihubungi Monitor Indonesia, Minggu (12/2) malam. Menurut Azmi, hakim dalam kasus ini dapat pula mempergunakan keterangan terdakwa diluar persidangan vide Pasal 189 ayat 2 KUHAP. "Misalnya keterangan Ferdy Sambo yang tidak membantah pada sidang etik kepolisian, termasuk fakta yang ditemukan oleh Timsus, dimana Ferdy Sambo tidak membantah semua kesaksian puluhan anggota kepolisian ditingkat pemeriksaan Timsus," lanjut Azmi. "Termasuk pula Kapolri yang dibohongi sejak awal oleh Ferdy Sambo dikarenakan fakta yang disembunyikannya, padahal dilain sisi Ferdy Sambo membuat surat permintaan maaf pada institusi atas perbuatannya," sambungnya. Ditambah dengan keterangan Ferdy Sambo di persidangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan dalam persidangan yang ini sangat bertentangan dengan nota pembelaan (pledoi) yang minta dibebaskan. Seolah tidak ada perbuatannya, jadi ini tegas Azmi, sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan Timsus Mabes Polri, semestinya pembelaannya haruslah ditolak dan dikesampingkan. "Jadi hakim jangan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural. Hakim dalam perkara ini seharusnya berani bersikap progresif menemukan hukum, melihat lebih dominan faktor memberatkan atas perbuatan Ferdy Sambo. Jika Hakim berani vonis mati Ferdy Sambo bisa angkat martabat hakim juga," tegas Azmi. "Bukan malah menyerah pada sifat prosedural hukum, sehingga putusan hakim semestinya mencerminkan rasa keadilan rakyat terutama bagi keluarga korban bukan pula mengesampingkan rasa keadilan masyarakat," tutup Azmi Syahputra. #Vonis Mati Ferdy Sambo

Topik:

Hakim vonis mati Ferdy Sambo

Berita Sebelumnya

Bergunakah Amicus Curiae Richard Eliezer?

Berita Selanjutnya

Personel Brimob Sterilisasi Area PN Jaksel Jelang Vonis Ferdy Sambo

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting meninjau Tanggul Sungai Dalu-Dalu, Desa Sukaraja dan Bendungan di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumut, Rabu (11/6/2025)

Hakim akan Cecar Bobby Nasution soal Pergeseran Anggaran di Sidang Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut

24 September 2025 23:00 WIB

Monitor Hukum
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (Foto: Dok MI/Ist)

Saat DPR Cecar Calon Hakim Agung Tetap Hukum Mati Ferdy Sambo

12 September 2025 03:01 WIB

Hukum
Djuyamto mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Djuyamto Harap jadi Hakim Korupsi Terakhir

10 September 2025 22:43 WIB

Hukum
Sebanyak tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Ketiga hakim tersebut, yakni Hakim Ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Jaksa Mendakwa 2 Hakim yang Vonis Lepas Korupsi CPO Terima Suap Rp 6,2 Miliar

21 Agustus 2025 16:00 WIB

Politik
Komisi III DPR menggelar fit and proper test untuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki usia pensiun pada Februari 2026, Rabu (20/8/2025) Foto: Dok MI/Ist

Pernyataan Safaruddin "Jangan Hantam DPR" ke Calon Hakim MK Memalukan: Seperti Membongkar Selimut Tebal yang Menutup Misi DPR

21 Agustus 2025 01:42 WIB