Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, IPW Sebut Bharada E Bisa Kembali Jadi Anggota Polri

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 16 Februari 2023 09:29 WIB
Jakarta, MI - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menyebut Richard Eliezer atau Bharada E, bisa diterima kembali menjadi anggota Polri pasca divonis 1 tahun 6 bulan penjara. “Bharada Eliezer dengan vonis 1 tahun 6 bulan dalam praktiknya akan bisa diterima kembali bertugas di institusi Polri karena putusan dibawah 2 tahun,” kata Sugeng melalui keterangannya, Rabu (15/2). Sugeng menyatakan IPW mendorong Polri agar menerima kembali Bharada E. Ia meyakini citra Polri akan naik jika Bharada E diterima kembali menjadi anggota. “IPW mendorong Polri menerima kembali Bharada Eliezer untuk bertugas. Karena itu akan dapat menaikkan citra Polri di depan publik,” ujarnya. Sugeng menilai putusan majelis hakim yang memberikan vonis jauh dibawah tuntutan Jaksa mengandung keadilan substantif. "Putusan Majelis Hakim pada terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu 1 tahun 6 bulan, yang memutus jauh di bawah tuntutan jaksa 12 adalah sikap mengambil posisi menegakkan keadilan substantif yang memihak pada suara rakyat daripada keadilan prosedural. Ini adalah kemenangan suara rakyat," jelasnya. Sebelumnya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Vonis terhadap Bharada E jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntutnya dengan pidana 12 tahun penjara.

Topik:

IPW Polri Bharada E

Berita Sebelumnya

Nasib Ferdy Sambo: Sudah Dihukum Mati, Dilaporkan Lagi Tindak Pidana Pencurian dan TPPU

Berita Selanjutnya

Selain Karena Justice Collaborator, Ternyata Ini Alasan Richard Divonis Ringan

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB