MAKI Sebut Luhut Intervensi KPK: Terabas Tugas Kemenkopolhukam!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Juli 2023 20:07 WIB
Jakarta, MI - Koodinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) bentuk intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Boy sapaan akrabnya menyatakan, seharusnya Luhut tidak ikut berkomentar karena hal itu ranah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). "Sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap Pak Luhut dalam bentuk mengintervensi KPK. Jadi ini supaya kita menghormati tupoksi masing-masing, bukan diterabas kayak ini, Menko Marinves menerabas, ini ada salurannya yaitu mestinya Pak Mahfud MD," kata Boy kepada wartawan, Minggu (23/7). KPK, tegas Boy, merupakan lembaga negara yang independen. Sehingga, tugas yang dilakukan Lembaga Antikorupsi tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun. "Karena KPK dalam apapun itu independen, meskipun dalam Undang-Undang (KPK) baru itu adalah rumput eksekutif, tapi apapun dalam tindakannya adalah independen termasuk OTT. Jadi saya dalam hal ini membela KPK yang melakukan OTT," ucap Boy. Diketahui, Luhut dalam berbagai kesempatan mengomentari OTT yang dilakukan oleh KPK. Ia menyebut OTT KPK sebagai perilaku kampungan. "Jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan. Saya setuju ditangkap, tapi kalau semakin kecil ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/7). Sebelum menjadi sorotan karena statement-nya yang menyebut OTT KPK kampungan, Luhut nyatanya pernah beberapa kali mengeluarkan opini kontroversial tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut. (Wan)

Topik:

KPK MAKI OTT Luhut

Berita Sebelumnya

Nyaris Tak Tersentuh Hukum, Kasus Panji Gumilang Ditangani Hanya Saat Ada Kegaduhan Saja?

Berita Selanjutnya

Di Harlah PKB, Puan Tekankan Ciptakan Pemilu Gembira

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

12 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

14 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

14 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

14 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

19 jam yang lalu