MAKI Sebut Luhut Intervensi KPK: Terabas Tugas Kemenkopolhukam!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Juli 2023 20:07 WIB
Jakarta, MI - Koodinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) bentuk intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Boy sapaan akrabnya menyatakan, seharusnya Luhut tidak ikut berkomentar karena hal itu ranah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). "Sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap Pak Luhut dalam bentuk mengintervensi KPK. Jadi ini supaya kita menghormati tupoksi masing-masing, bukan diterabas kayak ini, Menko Marinves menerabas, ini ada salurannya yaitu mestinya Pak Mahfud MD," kata Boy kepada wartawan, Minggu (23/7). KPK, tegas Boy, merupakan lembaga negara yang independen. Sehingga, tugas yang dilakukan Lembaga Antikorupsi tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun. "Karena KPK dalam apapun itu independen, meskipun dalam Undang-Undang (KPK) baru itu adalah rumput eksekutif, tapi apapun dalam tindakannya adalah independen termasuk OTT. Jadi saya dalam hal ini membela KPK yang melakukan OTT," ucap Boy. Diketahui, Luhut dalam berbagai kesempatan mengomentari OTT yang dilakukan oleh KPK. Ia menyebut OTT KPK sebagai perilaku kampungan. "Jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan. Saya setuju ditangkap, tapi kalau semakin kecil ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/7). Sebelum menjadi sorotan karena statement-nya yang menyebut OTT KPK kampungan, Luhut nyatanya pernah beberapa kali mengeluarkan opini kontroversial tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut. (Wan)

Topik:

KPK MAKI OTT Luhut

Berita Sebelumnya

Nyaris Tak Tersentuh Hukum, Kasus Panji Gumilang Ditangani Hanya Saat Ada Kegaduhan Saja?

Berita Selanjutnya

Di Harlah PKB, Puan Tekankan Ciptakan Pemilu Gembira

Berita Terkait

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

4 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Waka DPRD OKU Cs Tersangka Korupsi PUPR

6 jam yang lalu

Hukum
Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (Foto: Istimewa)

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Bicara soal Peluang Pemanggilan Luhut Dalam Penyelidikan Kasus Whoosh

8 jam yang lalu