Penghapusan PPDB Zonasi Akan Timbulkan Permasalahan Baru, P2G Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 10 Agustus 2023 14:02 WIB
Jakarta, MI - Rencana penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi akan menjadi permasalahan baru di dunia pendidikan nantinya. Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim saat diwawancarai Monitorindonesia.com, Kamis (10/8). "Jadi, kalau pemerintah langsung menghapus PPDB ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan dan terkesan ini adalah rencaana yang reaktif," katanya. Dia menyampaikan, tujuan utama PPDB memang cukup baik untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, memberikan akses sekolah bagi anak-anak. "Sehingga, relatif tidak berbiaya dari segi transportasi dan aman dalam jangkauan rumah," tuturnya. Dia menyampaikan, dengan sistem zonasi ini juga sekolah akan lebih memprioritaskan anak dari keluarga tidak mampu atau ekonomi lemah dalam mengenyam pendidikan. "Jalur zonasi dan jalur afirmasi. Nah PPDB begini kan rasanya sangat baik tujuannya," katanya. P2G, kata dia, berharap sebelum pemerintah menghapus PPDB berbasis zonasi, sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB yang sudah berjalan 7 tahun ini. "Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek sebab PPDB tidak hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi," pungkasnya. (ABP)     #Penghapusan PPDB Zonasi Akan Timbulkan Permasalahan Baru #P2G