Puspom TNI AD Tangani Kasus Mayor Dedi Terkait Penggerudukan Polrestabes Medan

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Agustus 2023 13:36 WIB
Jakarta, MI - Pusat Komando (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan menangani proses hukum Mayor Dedi Hasibuan terkait dengan kasus kasus penggerudukan Polrestabes Medan pada beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan Markas Besar (Mabes) TNI telah melimpahkan kasus itu ke Puspom TNI AD pada hari ini, Kamis (10/8). "Pelimpahan hari ini kita lakukan," ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Agung, Mayor Dedi Hasibuan telah menjalani pemeriksaan tanpa penahanan. Hanya saja, untuk penanganan proses hukum baik dugaan pidana dan etik ke depannya menjadi kewenangan Puspom TNI AD, termasuk kemungkinan dilakukannya penahanan. "Kemarin sifatnya hanya klarifikasi sehingga tidak ada penahanan," ungkapnya. Adapun terkait kabar adanya izin dari atasan terhadap sikap Mayor Dedi Hasibuan menggeruduk Polrestabes Medan, akan menjadi bahan penelusuran Puspom TNI AD ke depannya. "Itu nanti pengembangan di Puspom AD, soal misalkan ternyata dia menyimpang dari perintah itu belum tentu, jadi menunggu rekan-rekan Puspom AD," tandasnya. Agung pun menyayangkan tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Polrestabes Medan. Hal itu pun dimaknai pamer kekuatan demi mempengaruhi proses hukum yang menjerat keluarganya, tersangka ARH. "Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur Sabtu, dapat diduga dikonotasikan upaya show off force terhadap penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum," tutur Agung. Salah satu pertimbangan adanya kesimpulan pamer kekuatan, lanjut Agung, dapat dilihat pada video yang viral bahwa sejumlah personel yang hadir pun tampak tidak berkonsentasi pada urusan Mayor Dedi Hasibuan dan malah beberapa di antaranya berlalu lalang di tengah perdebatan. "Terkait obstruction of justice kami belum bisa mengarah ke sana," jelas dia. Menurut Agung, kasus arogansi Mayor Dedi Hasibuan nantinya akan ditangani oleh Puspom TNI AD yang menjadi kesatuannya. Baik pendalaman dugaan tindak pidana hingga urusan sanksi etik. "Jadi memang yang jelas tidak etis datang beramai-ramai, bahwa datang secara berombongan adalah konotasi untuk show off force, menunjukkan kekuatan, dan dapat dikonotasikan itu bisa dikatakan menghalangi proses hukum. Dan tindak lanjutnya Polres melepaskan, hanya kami tidak bisa menjangkau ke sana apakah karena alasan itu atau apa," pungkasnya. (Wan)

Topik:

Polrestabes Medan Mayor Dedi Puspom TNI AD

Berita Sebelumnya

Penentuan Koalisi PAN Sudah Mengerucut

Berita Selanjutnya

Penghapusan PPDB Zonasi Akan Timbulkan Permasalahan Baru, P2G Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi