Beririsan dengan Politik, MK Tak Kunjung Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Oktober 2023 13:28 WIB
Jakarta, MI - Gugatan uji materiil syarat batas usia minimum calon presidan (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu hingga kini belum diputuskan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan, menilai, para hakim MK pastinya akan sangat berhati-hati dalam putuskan gugatan tersebut. "Karena beririsan dengan politik," kata Atang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10). Apalagi, pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam hitungan hari saja, pada 19 hingga 26 Oktober 2023. Maka hakim MK perlu kecermatan dalam memutukan gugatan tersebut. Namun dia menyesali sikap MK yang berlarut-larut dalam memutuskan perkara tersebut. Dikatan Atang, MK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi manapun. Oleh karena itu, MK harus objektif untuk memutuskan gugatan tersebut dan tidak perlu memperhatikan aspek politik. Sebab, urusan batas usia capres dan cawapres merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Atang menegaskan bahwa pengujian batas usia capres-cawapres bukanlah urusan konstitusionalitas. Konstitusi hanya mengatur hal yang bersifat pokok dan fundamental. Sehingga, urusan syarat batas usia diserahkan pada pembentuk Undang-Undang. (ABP)     #Beririsan dengan Politik #Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Topik:

Nasdem MK Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Sebelumnya

KPK Garap Febri Diansyah Cs Soal Korupsi Kementan, Eks Penyidik: Diawal Penyidikan Biasanya Sebagai Saksi, Namun...

Berita Selanjutnya

Di hadapan Jaksa Agung, Erick Thohir Ungkap 34 Dapen BUMN Tidak Sehat

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB