Pansel Direksi BPJS Kesehatan Dinilai Tak Kompeten

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 4 Februari 2021 23:17 WIB
Jakarta, MI - Presiden diminta perlu segera mengawasi langsung seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena badan ini nantinya akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan APBN. “Kami berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru agar memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas dan bersih,” Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Kamis (4/2/2021). Menurut Arief, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kevi Afiati telah menyebabkan Fraud dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan sudah selayaknya tidak diusulkan sebagai direksi BPJS Kesehatan. Seharusnya, kata dia, pansel benar-benar mengetahui rekam jejak mengenai calon calon direksi BPJS Kesehatan yang melakukan Fraud berupa investasi saham dan reksa dana yang mengunakan dana BPJS ketenagakerjaan Apalagi, tambah dia, Evi Afianti masih dalam proses pemeriksaan kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi investasi saham dan reksa dana oleh BPJS Ketenaga kerjaan yang merugikan negara puluhan triliun. Dugaan korupsi dengan dalih investsi saham dan reksadana yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan modusnya mirip dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi ini serupa dengan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. "Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak presiden Jokowi untuk tidak menempatkan Evi Afianti sebagai salah satu direksi di BPJS Kesehatan. Karena kami yakin tidak berapa lama lagi Kejagung akan menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut," tegasnya. Arief menegaskan, manajer investasi yang dipakai BPJS Ketenagakerjaan dalam investasi saham dan reksadana sama dengan Manajer Investasi yang di pakai oleh Jiwasraya yang telah menyebabkan kerugian puluhan triliun. (man)

Topik:

Arief Poyuono BPJS Kesehatan

Berita Sebelumnya

Terkait Permasalahan Merpati, Komisi VI akan Panggil Menteri BUMN

Berita Selanjutnya

BTN Proyeksi Backlog Perumahan Turun 4,5 Juta pada 2030

Berita Terkait

Nasional
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, saat beberkan apresiasinya kepada Universitas Airlangga . (Dok. MI)

Menko PM Apresiasi Unair Kembangkan Ekosistem Jaminan Sosial di Indonesia

14 Agustus 2025 14:03 WIB

Ragam
Sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus [Foto: Doc. MI]

BPJS Kesehatan Stabil di Atas Kertas, Bocor di Balik Layar

24 Maret 2025 12:12 WIB

Ekonomi
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (Foto: Dok MI)

Bos BPJS Kesehatan Bantah Bangkrut dan Gagal Bayar ke RS

12 Februari 2025 00:13 WIB

Ekonomi
Seorang anak sedang dirawat di salah satu rumah sakit (Foto: Getty Images)

Defisit Keuangan BPJS Kesehatan Terus Membengkak hingga Disebut Bisa Capai Rp 20 T, Diperkirakan Tak Mampu Bayar Klaim RS Mulai 2026

15 November 2024 20:34 WIB