Holding BUMN Ultra Mikro, Pengamat :  Dorong Daya Saing Korporasi

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 16 Februari 2021 15:51 WIB
  MI, Jakarta - Integrasi usaha BUMN untuk Ultra Mikro (UMi) dan UMKM diproyeksi mendorong korporasi peserta integrasi memiliki daya saing lebih tinggi dari perusahaan teknologi finansial (fintech) dan memperluas penerima manfaat hingga ke pelosok Nusantara. Seperti diketahui, integrasi BUMN untuk pengembangan UMi dan UMKM rencananya melibatkan tiga perusahaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai BRI memiliki kapabilitas untuk mengurangi berbagai program pengembangan UMKM dan ultra mikro yang selama ini banyak terduplikasi di antara ketiga perusahaan. Kemudian, efisiensi dana dari PNM dan Pegadaian akan lebih mudah terwujud pasca integrasi ini berlangsung. Kondisi tersebut, lanjut Toto, diprediksi berdampak pada semakin cepatnya PNM dan Pegadaian dalam menjalankan tugasnya, dan dapat memiliki daya saing lebih tinggi saat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan fintech. "Strategi digitalisasi bagi PNM dan Pegadaian dapat lebih cepat. Dalam jangka panjang mereka juga bisa menguatkan segmen market masing-masing perusahaan," ujar Toto dalam keterangan resminya, Selasa (16/2). Untuk itu, Toto menegaskan integrasi BUMN untuk pengembangan UMi dan UMKM ini sangat penting dilakukan. Karena kebijakan ini akan membantu pemerintah menaikkan kelas pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. "Masih ada puluhan juta pelaku UMKM yang belum terlayani akses financing-nya. Kalau sinergi tiga BUMN ini bisa dijalankan, tentu harapannya jumlah bisnis ultra mikro yang naik kelas bisa bertambah signifikan," sambung Toto. Sebagai informasi, saat ini akses permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM. Khususnya pelaku ultra mikro yang mendominasi (lebih dari 98 persen) total pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro) di Indonesia. "Sebanyak 65% dari sekitar 54 juta pelaku usaha atau pekerja segmen ultra mikro masih belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, dan sangat bergantung dengan lembaga nonformal yang mempunyai struktur pembiayaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka," jelasnya.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 37,08 Triliun untuk Padat Karya Tunai Desa

Berita Selanjutnya

Komitmen dengan Usaha Kecil, Pupuk Indonesia Grup Gaet 2.030 UMKM di tahun 2020

Berita Terkait

Hukum
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Presiden Prabowo Hadiri Acara Pemusnahan Narkotika, Kapolri: Di Luar Ekspektasi Kami

14 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Jadi Tersangka Baru Pemerasan TKA

33 menit yang lalu

Nasional
Jalan Tol Medan-Binjai (Foto: Ist)

12 PSN Ditargetkan Rampung Akhir 2025, Nilainya Rp270 T

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Cek 2 Sprinlid Kasus Tambang Emas Ilegal di Sekotong

1 jam yang lalu

Hukum
KPK menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tersangka baru itu adalah mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto (HS). (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto jadi Tersangka Pemerasan TKA

1 jam yang lalu

Politik
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama pimpinan Panja Komisi VIII DPR RI memberikan keterangan pers terkait penurunan BPIH 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).

DPR dan Kementerian Haji dan Umrah Sepakati BPIH Rp87,4 Juta, Calon Jamaah Hanya Bayar Rp54,1 Juta

2 jam yang lalu