Pemerintah Alokasikan Dana Rp 37,08 Triliun untuk Padat Karya Tunai Desa

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 16 Februari 2021 15:47 WIB
  MI, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun di tahun ini. Dana tersebut akan disalurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, padat karya tunai desa (PKTD), dan kegiatan desa aman Covid-19 termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. “Harapan kami dari Rp 72 triliun tersebut yang dimanfaatkan untuk PKTD mencapai Rp 37,08 triliun,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers, Selasa (16/2). Sementara, alokasi dana kegiatan desa aman Covid-19 termasuk PPKM mikro sebesar Rp 5,76 triliun dan alokasi dana untuk BLT dana desa sebesar Rp 29,16 triliun. Abdul mengatakan, dalam penggunaan dana desa untuk PKTD selama tahun 2020, seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan. Serta mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan dan panen pertanian. Adapula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa. "Sehingga target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa yang mendapatkan penghasilan rutin selama 6 bulan menjalankan PKTD," jelas dia. Abdul mengatakan, pengalaman penyaluran dana desa tahun 2020 untuk PKTD dan BLT dana desa, menjadi salah satu faktor penting didalam menahan kenaikan kemiskinan dan menahan kenaikan jumlah pengangguran di desa. Hasil survei angkatan kerja nasional BPS pada agustus 2020 menyatakan, persentase kenaikan pengangguran di kota meningkat 69%. Sedangkan di desa kenaikan hanya 0,79%. Jika dihitung, pengangguran di kota mengalami kenaikan jumlah pengangguran mencapai 2.063.879 orang. Sedangkan di desa hanya mengalami kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 606.121 orang. "Desa mampu menahan kenaikan tingkat pengangguran terbuka jauh lebih rendah daripada di kota selama pandemi covid-19," ungkapnya.  

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Jokowi Resmi Lantik 5 Direksi LPI

Berita Selanjutnya

Holding BUMN Ultra Mikro, Pengamat :  Dorong Daya Saing Korporasi

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

11 menit yang lalu

Ragam
Gedung Bank Mandiri [Foto: Doc. Mandiri]

Inovasi Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih “Indonesia Customer Experience of the Year” 2025

51 menit yang lalu

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

2 jam yang lalu

Ekonomi
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Komisi XII DPR Beber Anomali Kebijakan ESDM

2 jam yang lalu