Menteri Keuangan Dukung KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Suap Dirjen Pajak

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 3 Maret 2021 18:28 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPK bahkan sudah menetapkan tersangka dalam kasus itu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kasus suap telah terjadi sejak awal tahun 2020 yang berasal dari pengaduan masyarakat. Sri Mulyani menegaskan menghormati proses hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh KPK. Ia bahkan berharap KPK dapat menuntaskan kasus dugaan suap pegawai DJP. "Kementerian Keuangan tidak menoleransi atas tindakan tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan pegawai Kemkeu,” tuturnya dalam Konferensi Pers Statement Pengusutan Dugaan Kasus Suap, Rabu (3/03/2021). Ia mengatakan bahwa saat ini pegawai DJP yang diduga terlibat kasus suap telah dibebastugaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar memudahkan proses penyelidikan oleh KPK. Terhadap pegawai DJP, Kemkeu telah dilakukan pembebasan tugas dari Jabatan agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Pelaku suap kini telah mengundurkan diri.[odr]  

Topik:

KPK Sri Mulyani Suap DJP

Berita Sebelumnya

Tren Kasus Covid-19 Bali Menurun, Menparekraf Yakinkan Travel Bubble Siap Dibuka 

Berita Selanjutnya

Temui Komisi X DPR, Menparekraf: Seni Pertunjukkan Bisa Dibuka Bertahap, Ini Syaratnya

Berita Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

3 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

11 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

13 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Massa Geruduk KPK: Tangkap dan Adili Jokowi!

14 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

15 jam yang lalu