OPSI Minta Seluruh Perusahaan Patuhi Aturan PPKM Darurat

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 6 Juli 2021 20:30 WIB
Monitorindonesia.com - Hari keempat pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta masih diwarnai oleh kerumunan di jalan-jalan raya. Para pekerja masih masuk kerja seperti biasa, walaupun dalam PPKM Darurat sudah diinstruksikan untuk pekerja di sektor non-esensial 100% bekerja dari rumah. Hanya pekerja di sektor Kritikal (pokok) seperti sektor energi, Kesehatan, transportasi, industry makanan minuman, objek vital nasional, konstruksi, dan industri kebutuhan pokok, boleh bekerja 100 persen, sementara pekerja di sektor esensial seperti sektor keuangan perbankan, IT dan komunikasi, industry orientasi ekspor dan perhotelan non penanganan karantina Covid19 maksimal 50% yang boleh bekerja. "Tentunya aturan PPKM Darurat ini sangat menentukan nasib masyarakat kita ke depan mengingat penyebaran Covid19 yang semakin merajalela di Indonesia," ujar Ketua Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Saeful Tavip dalam keterangannya yang diterima Monitorindonesia.com, Selasa (7/7/2021) Dengan angka kasus baru harian yang terus meningkat dengan kasus kematian mencapai diatas 500 orang per hari kesulitas mengakses ruang perawatan di RS karena membludaknya pasien Covid-19, termasuk kesulitan mendapatkan obat dan tabung oksigen, dan lainnya seharusnya seluruh masyarakat memahami dan mendukung maksud pelaksanaan PPKM darurat tersebut Menurut Saepul, klaster perkantoran dan industri merupakan salah satu klaster yang mendukung peningkatan penyebaran Covid-19 ini. Ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (seperti Keputusan Menteri Kesehatan no. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industry), dan Kementerian Ketenagakerjaan (seperti Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 no. 5/151/as.02/XI/2020 tentang pedoman K3 tenaga kerja pada masa pandemic covid-19) dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 ini, tidak lagi dipatuhi oleh manajemen perusanaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pekerja/buruh. Dengan adanya PPKM Darurat ini Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah, dan meminta seluruh Perusahaan dan (SP/SB) serta pekerja/buruh yang ada di wilayah Jawa Bali mematuhi ketentuan PPKM Darurat. OPSI juga menyerukan agar manajemen mewajibkan seluruh pekerja di sektor non-esensial untuk bekerja dari rumah, dengan tetap membayar upah pekerja/buruh. Bagi sektor kritikal atau pokok dan sektor esensial yang masih mempekerjakan pekerjanya di tempat kerja, agar Manajemen dan SP/SB serta pekerja/buruh mematuhi ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghambat penyebaran Covid19 di tempat kerja. Seluruh standar operasional bagi Manajemen dan pekerja sudah diatur dalam ketentuan tersebut. "Kami meminta agar Manajemen Perusahaan tidak melakukan PHK atau merumahkan pekerja/buruh tanpa upah dengan adanya PPKM Darurat ini," kata Saeful. Dia juga mendorong Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, dengan melakukan upaya persuasif hingga penegakkan hukum bagi manajemen perusahaan yang melanggar PPKM Darurat ini. Demikian juga Pengawas Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan SP/SB atas pelanggaran PPKM Darurat ini. Selain itu, meminta pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak PPKM Darurat ini (pekerja formal, kemitraan maupun informal), untuk mendukung daya beli pekerja dan keluarganya. "Semoga dengan adanya PPKM Darurat yang didukung oleh seluruh masyarakat termasuk pengusaha dan SP/SB serta pekerja, tingkat penularan Covid19 dan kematian segera menurun, dan RS kembali normal sehingga masyarakat Indonesia terjaga kersehatannya," tandas  Saepul.[lin]  

Topik:

OPSI

Berita Sebelumnya

Fokus Keselamatan Masyarakat, Puan Minta RAPBN 2022 Antisipasi Ketidakpastian Pandemi

Berita Selanjutnya

Operator Ojek Online Diminta Kurangi Potongan untuk Driver di Masa PPKM

Berita Terkait

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Ekonomi
Sekjen OPSI, Timboel Siregar (Foto: Dok MI)

Pencabutan Moratorium dan Efisiensi Anggaran, Ini Harapan Sekjen OPSI Timboel Siregar

15 Maret 2025 17:33 WIB