Jabar Gulirkan Program Bebas Denda PKB Mulai 1 Agustus

Adelio Pratama

Diperbarui 22 Juli 2021 18:47 WIB

Jabar Gulirkan Program Bebas Denda PKB Mulai 1 Agustus

Monitorindonesia.com - Pemprov Jawa Barat gulirkan lagi program pembebasan dan keringanan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 1 Agustus hingga akhir tahun 2021. Program yang dinamakan "Triple Untung Plus" bertujuan menggenjot pendapatan PKB yang menurun pada triwulan satu dan dua tahun ini. "Ini sebagai salah satu solusi menggenjot pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Beberapa upaya, seperti pembayaran PKB door to door dan insentif pajak kendaraan oleh pemerintah pusat, kurang direspons wajib pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widyatmoko di Bandung, Kamis. Dijelaskan, ada tiga keuntungan dari program ini. Pertama, bebas denda pajak bagi yang terlambat membayar. Ini tidak berlaku untuk pembebasan pembayaran motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar, serta ganti mesin. Kedua, bebas pokok dan denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) bagi yang ingin melakukan proses balik nama kendaraan Kedua dan seterusnya. Ketiga, bebas tarif progresif pokok tunggakan. Ini dikhususkan untuk yang ingin mengajukan permohonan BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya. Jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen. Hening mengatakan, program serupa sudah digulirkan tahun lalu setelah upaya penarikan pajak tidak berhasil optimal karena daya beli mayarakat yang turun. Daya beli yang lemah akibat pandemi, juga berdampak kepada pembayaran PKB. Padahal tulang punggung keuangan daerah adalah PKB. Oleh karena itu, penurunannya berpengaruh besar pada pendapatan daerah. "Selisih pendapatan dari PKB antara triwulan 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan I dan II tahun 2021 lebih dari 300 miliar atau sekitar 7,64 persen," katanya. Pendapatan PKB triwulan III dan IV tahun 2020 sebesar Rp4,06 triliun. Sedangkan pendapatan PKB triwulan I dan II tahun 2021 sebesar Rp3,7 triliun. Selisih tersebut pasti berdampak pada APBD Jabar yang jadi defisit. Defisit Rp5 triliun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nanin Hayani Adam mengatakan terjadi defisit anggaran Rp5 triliun pada APBD Jabar yang disebabkan prediksi anggaran yang tidak tercapai. "Dari target Rp41,4 triliun diprediksi hanya tercapai Rp35,8 triliun. Solusi untuk menutupi defisit itu adalah mengurangi belanja di tahun 2021," kata Hayani. (Jay)

Topik:

Relaksasi Pajak Mobil Ekonomi Pemprov Jabar pajak kendaraan bermotor

Jabar Gulirkan Program Bebas Denda PKB Mulai 1 Agustus

Berita Sebelumnya

Ari Kuncoro Mundur, Saham BRI Melejit

Berita Selanjutnya

Transaksi Produk UMKM Impor Via Lokapasar segera Diblokir

Berita Terkait

Bantah Manipulasi, Kepala BPS Klarifikasi Data Pertumbuhan dan Garis Kemiskinan di DPR

Penyebab Perbankan Lambat Salurkan Kredit

Tambang Berkelanjutan Tak akan Terwujud Jika Tambang Ilegal Dibiarkan

Akun Resmi Instagram Pemprov Jabar Unggah Foto Pasangan Maula Akbar dan Putri Karlina, Ini kata Warganet

Indonesia-Uni Eropa Targetkan Teken IEU-CEPA September Ini

Tarif Resiprokal AS Berlaku 1 Agustus, DPR Minta Pemerintah Respons Strategis

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K