Ketua Banggar DPR Tekankan Reformasi Struktural dalam RAPBN 2022

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 24 Agustus 2021 16:10 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menekankan pentingnya reformasi struktural dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022. Sebab, pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan ketidakpastian dalam segala lini kehidupan, sehingga menurut Said diperlukan reformasi dalam segala bidang agar target APBN 2022 tercapai. "Selain kita bicara soal konsolidasi fiskal,  kita memang di reformasi struktural ini banyak masalah. Syukur-syukur mudah-mudahan lah dengan Undang-undang Cipta Kerja, itu akan bisa mengurai," kata Said dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat", di Media Center MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Kemudian, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, peningkatan SDM pada sektor pendidikan akan bisa mengurai, supaya keinginan bersama dalam setiap tema APBN itu bisa tercapai. "Untuk diketahui, tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," sebut dia. Sai menilai untuk mewujudkan reformasi struktural tersebut, pemerintah perlu berbenah, terutama dalam hal penanganan Covid-19. Misalnya, reformasi dalam bidang kesehatan. Selain target vaksinasi dan tes Covid-19, Said melihat pemerintah harus meningkatkan fasilitas kesehatan. "Sebab diakui atau tidak, ada kesenjangan antara fasilitas kesehatan yang ada di Desa dan Kota. Kami selalu berteriak kepada pemerintah, ayok dimulai, ada gap. Diakui atau tidak kota desa fasilitas kesehatannya, Jawa luar Pulau Jawa ini sampai kapan akan dibiarkan. Justru di kala pendemi ini mari fondasinya diperkuat," ucapnya lagi. Di sisi lain, Said menyoroti data penerima subsidi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) dan subsidi listrik. Pasalnya, menurut Said subsidi yang diberikan pemerintah selama ini tak tepat sasaran. "Data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) itu menunjukkan 40 persen dari masyarakat yang berhak menerima subsidi hanya menikmati 26 persen, sisanya dinikmati orang kaya. LPG  lebih rendah lagi hanya 22 persen, sisanya orang kaya yang menikmati itu," pungkas Said Abdullah. (Ery)

Topik:

struktur rapbn

Berita Sebelumnya

DPRD Nilai BUMD DKI Bekerja Tidak Maksimal

Berita Selanjutnya

Ruang Fiskal Bertambah, Banggar DPR RI Apresiasi SKB Jilid III