Najib: Atasi Ketimpangan Perlu Kebijakan Terarah

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 20 Oktober 2021 23:29 WIB
Monitorindonesia.com - Untuk mengatasi ketimpangan yang menjadi masalah besar dalam sektor perekonomian di tanah air, maka pemerintahan Jokowi- Ma'ruf perlu mengeluarkan kebijakan lebih terarah. Hal itu dikatakan Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah dalam catatannya di sektor ekonomi dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi- Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020. Menurutnya, ketimpangan ini yang menjadi masalah besar dalam perekonomian. "Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih terarah (mengatasi ketimpangan). Misalnya, bantuan tunai dan sosial masih perlu dipertahankan, kemudian permudah akses perbankan dan berantas jasa keuangan ilegal," kata Najib, Rabu, (20/10/2021). Politisi PAN itu juga menyoroti, soal pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan naik pada kuartal II-2021 sebesar 7,07% saat masa krisis dan pandemi. Najib meminta, agar pemerintah tetap waspada. Namun dibalik keberhasilan pencapaian indikator makro ekonomi tadi perlu diwaspadai. Sebab, kata dia, tingkat ketimpangan ekonomi yang meningkat antara masyarakat kalangan ekonomi atas dan bawah. Kemudian secara spesifik kinerja monter dan fiskal yang diawal cukup tergopoh gopoh sekarang semakin terkendali. Najib meminta, pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor riil, pariwisata dan lainya. Hal ini, kata Najib, lantaran dampak pembatasan atau PPKM telah memukul sektor tersebut cukup dalam. "Perlu insentif lebih baik agar ada akselarasi recovery," tutur Najib. Meski demikian, Najib mengapresiasi, perbaikan cara penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Najib bersyukur pemerintah lebih singkat dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19. "Ketika serangan gelombang ke 2 menyerang Indonesia relatif lebih singkat dalam menanganinya. Bandingkan dengan India yang memakan waktu cukup lama untuk mengendalikan pandemi," jelas Najib. Najib mengingatkan, pemerintah harus tetap memperbaiki catatan target vaksinasi. Najib berharap, pemerintah harus selalu waspada dengan tidak terlalu terburu buru menurukan level kewaspadaan. "Perlu terus diperbaiki," ungkap Legislator asal Jawa Barat itu. Saat disinggung perlu tidaknya ada evaluasi tim ekonomi di sisa tiga tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Najib nengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. "Yang sekarang kita lakukan adalah saran kritik yang konstruktif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi legislatif," tandasnya.[bng]  

Topik:

DPR Ketimpangan

Berita Sebelumnya

DPR Tak Sepakat Garuda Ditutup

Berita Selanjutnya

Inilah Susunan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2021-2026

Berita Terkait

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB