DPR Tak Sepakat Garuda Ditutup

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 20 Oktober 2021 19:49 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto tidak sepakat maskapai pelat merah Garuda Indonesia ditutup. Meski tengah dihadapkan berbagai persoalan, mulai dari terlilit utang hingga terancam pailit, Darmadi menegaskan tidak sepakat opsi penutupan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia itu. "Garuda harus dipertahankan. Banyak cara untuk menyelamatkan. Menteri dan direksi harus berfikir keras, jangan menyerah," ujar Darmadi, Rabu (20/10/2021). Dia mengatakan, masih banyak cara atau opsi lain yang tersedia guna menyelamatkan dari berbagai macam persoalan. Salah satunya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN bisa melakukan opsi debt to equity swap (merubah skema utang ke dalam bentuk kepemilikan saham atau penyertaan modal). "Jika opsi debt to equity swap sepakat digunakan maka struktur kepemilikan bisa berubah. Mau gak mau harus dilakukan agar tidak ditutup," jelasnyq. Darmadi mengaku heran dengan munculnya opsi penutupan di tengah performa maskapai itu dari sisi lainnya cukup memuaskan. Dia mengatakan, meskipun equity Garuda negatif tapi brand equitynya bagus dan positif. "Brand equity (nilai aset) tinggi, Awareness tinggi, Asosiasi brand banyak dan positif. Persepsi kualitas terhadap brand tinggi, kesetiaan masyarakat tinggi. Sehingga willingness (kesediaan) dari masyarakat untuk membayar harga lebih tinggi," paparnya. Darmadi beranggapan, jika dilihat dari aspek secara keseluruhan, persoalan yang dialami hanya bersifat parsial. Itu artinya, kata dia menambahkan, tidak sepakat jika hanya karena satu dua persoalan langsung ditutup. "Aspek yang bermasalah hanya dikeuangan. Aspek marketingnya bagus sekali dan aspek SDM juga bagus," ungkapnya. Darmadi juga mengaku tidak sepakat, jika pangsa pasar bisa dengan mudah diambil Pelita ketika status Garuda beralih ke Pelita. "Sulit bagi Pelita untuk mengambil pangsa pasarnya Garuda. Ada sejarahnya Garuda. Ikatan historis Garuda dengan bangsa ini tidak bisa begitu saja bisa dipindahkan ke Pelita Air," tegasnya. Darmadi menduga dibalik, wacana penutupan Garuda patut diduga ada pihak-pihak yang ingin menguasai pasar penerbangan. "Dalam kerangka memonopoli sektor penerbangan. Pihak-pihak inilah yang ingin agar Garuda sebagai pesaing dimatikan langkahnya, saya curiga pihak-pihak yang ingin Garuda ditutup agar mereka bisa melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bisnis penerbangan," katanya. Menurutnya, sulit bagi Pelita Air untuk bisa bersaing dengan maskapai swasta dengan kekuatan modal dan aset yang besar semacam Lion Air Group. "Pelita gak mampu bersaing sama Lion Air Group. Butuh waktu lama Pelita bisa bersaing dengan Lion Air Group misalnya. Pangsa pasar Garuda akan diambil lebih banyak oleh Lion Air group dari pada Pelita. Pelita butuh waktu untuk mendapatkan pangsa pasar di industri penerbangan karena brand equitynya masih rendah sekali. Saya kira hal semacam ini mesti jadi perhatian serius stakeholder terkait," tegasnya. Secara matematis, Darmadi menjelaskan, ketika Garuda ditutup maka ada pihak lain yang diuntungkan dari sisi market. Jika Garuda hilang maka market share group Lion akan naik tajam sekitar menjadi 70% dan akan membuat Lion Group menjadi posisi dominan. "Garuda ditutup, group Lion Air akan merajalela. Hal ini akan menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," tandasnya. Selain aspek bisnis, kata dia mengingatkan, aspek politis juga mesti diperhitungkan pemerintah secara matang terkait wacana penutupan maskapai Garuda. "Jika Garuda ditutup maka akan menimbulkan dampak politis bagi pemerintahan Jokowi. Harus dihitung juga aspek politisnya," tandasnya.[bng]

Topik:

DPR RI Garuda

Berita Sebelumnya

Presiden Larang Ekspor Minyak Sawit Mentah dan Siap Digugat WTO

Berita Selanjutnya

Najib: Atasi Ketimpangan Perlu Kebijakan Terarah

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB