Revisi UU BPK Dinilai Sarat Kepentingan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 15 November 2021 08:00 WIB
Monitorindonesia.com - Masuknya Rancangan Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan (RUU BPK) dalam Prolegnas Prioritas DPR RI 2021 patut diduga sebagai bagian dari skenario untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan anggota BPK yang telah menjabat dua kali. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mendesak agar DPR RI menunda terlebih dahulu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Harus dihold (tunda) dulu RUU BPK ini karena khawatir akan ada banyak kepentingan kelompok atau partai politik jika tetap dilanjutkan, secara umum DPR tidak boleh menjadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu, penyusunan UU haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat secara luas," kata Trubus kepada awak media, Minggu (14/11/2021). Trubus menyarankan agar DPR RI sebaiknya memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022. Apalagi kata Trubus, surat tertanggal 18 Oktober 2021 No: 159A/S/I/10/2021 dari BPK perihal Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Ketua BPK dan Anggota BPK sudah masuk di DPR RI. Maka, menurutnya, surat tersebut harus ditindak lanjuti terlebih dahulu. Diketahui, anggota BPK yang habis masa jabatannya pada April 2022 adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun. "Suratnya itu kan sudah masuk di DPR RI maka harus prioritaskan tahapan pemilihan anggota BPK terlebih dahulu, agar tidak ada kecurigaan publik jika ngotot revisi UU BPK, selain itu menurut aturan surat dari BPK harus ditindak lanjuti dulu," katanya. Sebagaimana diketahui menurut Pasal 5 UU BPK, anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.[lin]

Topik:

BPK Revisi UU BPK RUU BPK

Berita Sebelumnya

Grup Djarum dan Investor Singapura Suntik Startup Moduit Rp65 Miliar

Berita Selanjutnya

Dana PEN 2021 Tersalurkan Rp483 Triliun hingga Pekan Kedua November

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

BPK Bongkar Kemahalan Harga Pekerjaan Jalan di PTPN II

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

25 Oktober 2025 14:06 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Dana APBD yang Disimpan di Rekening Giro Pasti Diperiksa BPK

24 Oktober 2025 09:56 WIB

Hukum
BPK Perwakilan Jawa Tengah (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Wow! BPK Temukan Penyimpangan Dana Belanja Jateng 2024 sebesar Rp 96,2 M

23 Oktober 2025 00:35 WIB

Hukum
Bupati Meranti (Nonaktif) Muhammad Adil (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Kasus Bupati Meranti Disinggung Purbaya, Apa Kabar 8 Pegawai BPK Riau Dicegah ke Luar Negeri?

22 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Mantan Anggota BPK Pius Lustrilanang yang kini menjabat sebagai Komisari Independem PT Aneka Tambang (Antam) (Foto: Istimewa)

Ini Pejabat BPK Terseret Kasus Bupati Sorong yang Disinggung Purbaya, Pius Lustrilanang Lolos?

22 Oktober 2025 14:36 WIB