Presiden Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Penambangan Minerba

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 6 Januari 2022 20:50 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Pemerintah masih terus mengevaluasi penggunaan lahan negara. Izin-izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan dicabut. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dikutif dari akun Youtube Sekretariat Negara, Kamis (6/1/2021). "Hari ini, sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja," ujar Presiden Jokowi. Presiden menjelaskan, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan telah menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Pencabutan izin tersebut karena tidak aktif dan tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. "Untuk hak guna usaha HGU Perkebunan yang diterlantarkan seluas 34.448 hektar hari ini juga dicabut," tambah Jokowi. Dari HGU Perkebunan yang dicabut, sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. Pembenahan dan penertiban izin ini, tegas Jokowi, merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin, pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan pembenahan dengan memberikan kemudahan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. "Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami jadwal. Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya. Pemerintah, tandas Presiden Jokowi, akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok, kelompok masyarakat dan organisasi organisasi sosial keagamaan yang produktif.Termasuk kelompok petani, pesantren dan lain-lain yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman Indonesia. "Terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," tandas Jokowi.[mar]

Topik:

Jokowi Presiden Jokowi Perusahaan Minerba

Berita Sebelumnya

Pasar Sumedang Kabupaten Malang Segera Beroperasi

Berita Selanjutnya

PLN Pasok 5,54 MVA Listrik ke Stadion Termegah di Indonesia

Berita Terkait

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

4 jam yang lalu

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB