Didukung Pemerintah, PLN Siapkan Pengamanan Berlapis Pasokan Batu Bara

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Januari 2022 15:03 WIB
Monitorindonesia.com - PLN garansi tak akan ada lagi krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebab langkah pengamanan berlapis telah dilakukan dengan dukungan pemerintah. Sebelumnya Dirut PLN Darmawan Prasodjo pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI menjelaskan strategi PLN mengamankan pasokan batu bara adalah pembaruan kontrak yang semula jangka pendek menjadi jangka panjang dan langsung ke pemilik tambang. "Mengubah kontrak agar memiliki kepastian pasokan. Kami juga mengubah kontrak yang tadinya fleksibel menjadi lebih tertib dari sisi volume juga jadwal pengiriman. Lalu, yang tadinya pakai trader, kita kontrak langsung ke penambang," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (27/1/2022). PLN memastikan pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara ini lebih cepat. Kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, bongkar muat. Juga pembayaran yang langsung kepada penambang batubara. Ketiga, PLN juga mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang dibentuk PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Darmawan menjelaskan, nantinya pemerintah dapat melihat kemajuan proses loading dari batu bara. Sehingga ketika terjadi gagal loading maka sistem langsung memberikan alert kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya. "Jadi, bukan hanya kebijakan, tetapi juga ini langsung secara operasional secara day to day pengawasan ini dilakukan," ujar Darmawan. Berkaitan dengan evaluasi ini, kata Darmawan dukungan pemerintah datang melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang evaluasi DMO dilakukan setiap bulan. "Ada di diktum ke delapan. Itu disebut, penetapan realisasi DMO untuk dana kompensasi evaluasi setiap bulan," ujar Darmawan. Bukti dari pengawasan dan perubahan tata kelola ini tercermin dari kondisi pasokan yang semakin baik. Darmawan mengatakan, secara khusus pihaknya telah berkomunikasi dengan Ditjen Minerba untuk mengamankan pasokan batu bara. Darmawan menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan volume batubara yang sudah terkontrak. Selain itu, untuk kontrak yang dilanjutkan serta kontrak batubara reguler bulan Februari seluruhnya telah dijadwalkan untuk dikirimkan ke pembangkit. Langkah selanjutnya, yakni dengan memastikan kesiapan armada pengangkut batu bara. [zan]

Topik:

PLN batu bara

Berita Sebelumnya

Dipicu Krisis Rusia-Ukraina, Harga Minyak Tembus 90 Dolar AS, Rekor Sejak 2014

Berita Selanjutnya

Menteri Bahlil: Investasi Mangkrak dari Rp 708 T Sisa 25 Persen

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Foto: Dok MI/Aswan)

Deret Eks Dirut PLN yang "Kesetrum" Kasus Korupsi

7 Oktober 2025 13:41 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB

Hukum
Dirut PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Lakukan Abuse of Power Melaui Praktik Rombak Petinggi Anak Perusahaan dan Sub Holding

22 September 2025 13:16 WIB