Numpuk, Pemerintah Hutang ke Bulog Sampai Rp16 T

Jakarta, MI – Pemerintah ternyata punya hutang ke Perum Bulog senilai belasan triliun. Tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa  Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Menteri Keuangan (Menkeu) melunasi tagihan sebesar Rp16 triliun.

"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga kepada Wartawan usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.

"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg. Di mana, per 2 November 2023, penyaluran bantuan pangan kuota bulan September mencapai 94,95% dan Oktober sekitar 94,89%, November sekitar 18,45%.

Perum Bulog sendiri mengaku sudah mendapatkan kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari 1,5 juta ton kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah.

Direktur Rantai Pasokan dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan stok beras yang dimiliki perusahaan saat ini adalah 1,45 juta ton. Hal itu ditambah dengan penugasan impor baru dari pemerintah, akibatnya kebutuhan stok jadi lebih besar untuk  penyaluran sampai tahun depan. Penyaluran ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. (Ran)