Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM, Danai Janji Kampanyenya?

Jakarta, MI - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto, disebut menargetkan pemangkasan subsidi energi (termasuk bahan bakar minyak atau  BBM) untuk mendanai sebagian janji kampanyenya dalam proposal kebijakan pertamanya.

Eddy Soeparno,wakil ketua tim kampanye Prabowo, menyebut pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama 2—3 bulan ke depan setelah mulai menjabat pada Oktober.

Sekitar 80% dari Rp350 triliun (US$22 miliar) anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyubsidi solar dan LPG 3kg, sebutnya, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi.

Di sisi lain, Prabowo juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.

“Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” kata Soeparno dalam sebuah wawancara dikutip pada Sabtu (17/2).

Program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023. Sebelumnya, ketidakpastian mengenai disiplin fiskal calon presiden sudah membebani obligasi Indonesia.

“Jika Anda berbicara tentang investor, hal pertama yang mereka cari adalah apakah disiplin fiskal akan dilanjutkan? Ini akan menjadi hal penting yang harus ditangani oleh presiden mendatang,” katanya.

Untuk membantu memuluskan jalan bagi reformasi yang dilakukan oleh Prabowo, dia akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P, dan bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.

Prabowo, yang mencalonkan diri melawan Presiden Joko Widodo pada 2019, sebelumnya diangkat menjadi Menteri Pertahanan petahana. “Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan,” kata Eddy.

Prabowo pada pemilihan presiden (pilpres) Rabu (14/2/2024) mengeklaim kemenangan setelah memperoleh hampir 60% suara dalam penghitungan cepat atau quick count tidak resmi.