Investasi Makan Bergizi Gratis dari China Mirip dengan Pinjaman Dana Proyek Kereta Cepat, Ekonom Khawatir RI Terjebak!

Jakarta, MI - Rencananya pemerintah resmi mulai meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan memberikan makan siang dan susu gratis ke para pelajar serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, Presiden Prabowo Subianto berharap dapat menangani masalah stunting dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, merujuk dokumen visi, misi, dan program Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.

Sebelum resmi dimulai, ternyata pemerintah Cina menyatakan akan mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo itu. 

Dukungan dana ini merupakan hasil dari lawatan Prabowo ke Cina pada 8 hingga 10 November 2024.

Pemerintah kedua negara telah menyepakati pendanaan program bertajuk 'Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.' 

Kesepakatan tersebut dibacakan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Cina yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Cina telah lebih dulu melaksanakan program ini untuk rakyat mereka. “Ya, mereka (pemerintah Cina) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Selama tiga hari di Cina, Prabowo bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara tirai bambu. Mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok Zhao Leji.

Kendati, kesepakatan bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp157 triliun antara China dan Indonesia di Beijing yang mencakup sejumlah sektor.

Bahkan, pengamat ekonomi dari Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai mengongkosi program makan bergizi gratis itu berisiko dan bakal memberatkan Indonesia dalam jangka panjang.

Pasalnya, meminjam pepatah "tidak ada makan siang gratis", menurut Andri, pemberian pinjaman itu sudah pasti ada timbal baliknya. Semisal Indonesia akan diminta "melunak" dalam hal kebijakan impor barang-barang dari China.

Andri Perdana meyakini investasi bisnis yang diteken itu merupakan pinjaman dari korporasi atau bank-bank China. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk mengongkosi program makan bergizi gratis selama lima hingga sepuluh tahun mendatang.

"Bahkan aid [bantuan hibah] sekalipun ada tujuannya, entah itu untuk mempermudah hubungan bilateral atau dari segi foreign policy-nya memudahkan [China]. Yang pasti ada timbal baliknya," jelasnya.

Salah satu "kebijakan timbal balik" yang kemungkinan besar akan diminta China kepada pemerintah Indonesia, menurut Andri, adalah dari sektor perdagangan. Pasalnya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat diperkirakan bakal kembali menegang di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump seperti pada 2018 silam.

Kala itu, Presiden Trump menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk barang-barang dari China. Tujuannya supaya konsumen AS beralih ke produk domestik sehingga mengurangi impor dari China.

"Kalau perang dagang China dengan AS dimulai, maka barang-barang China akan masuk ke Indonesia sebagai market substitusinya," jelasnya.

"Karena demand dari AS lagi rendah, jadi Indonesia akan banyak dibanjiri produk-produk dari China. Dengan adanya kesepakatan investasi bisnis ini, China bisa melunakkan posisi Indonesia".

Dan, dalam konteks kerja sama geopolitik di masa mendatang, kata Andri, Indonesia bisa semakin bergantung pada China. "Kalau semakin bergantung kan pasti enggak baik ya," katanya.

Akan tetapi, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 miliar atau setara dengan Rp157,64 triliun.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi gratis di sini [China]," kata Airlangga yang dikutip dari siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan mendukung investasi bisnis dari China. Kata dia, bantuan teknis dan sinergi yang dapat Indonesia lakukan dengan pihak mana pun, selama selaras dengan kebijakan dan kepentingan bangsa, ada baiknya dilanjutkan.

Adapun program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejak kampanye lalu menjadi salah satu kebijakan prioritas yang harus segera dijalankan mulai tahun depan.

Itu mengapa sejak pemerintahan Joko Widodo program makan bergizi gratis sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025. Besarannya disepakati mencapai Rp71 triliun.

Masalahnya, angka itu terbilang kecil dari perkiraan awal tim Prabowo-Gibran yang mengklaim setidaknya membutuhkan sekitar Rp400 triliun untuk tahun pertama.

Musababnya, makan bergizi gratis bakal menyasar hampir 83 juta orang termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Sedangkan kalau anggarannya Rp71 triliun, hanya 12 juta hingga 14 juta (15%-17%) orang yang mendapatkan makan gratis.

Andri menilai sedari awal program makan bergizi gratis ini memang sudah membebani anggaran negara. Kata dia, kalau hanya mengandalkan APBN saja, mustahil karena keterbatasan fiskal. Karena itu tak ada jalan lain selain menarik utang baru, katanya.

"Kalau mau dihitung-hitung, jika [program makan bergisi gratis] ini didanai dari SBN atau surat utang yang diterbitkan pemerintah akan lebih berat lagi, karena harus meningkatkan tingkat suku bunga, meningkatkan profil utang pemerintah yang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Andri, Selasa (12/11/2024).

Pun, Andri mengaku tak kaget dengan keputusan Presiden Prabowo yang menerima investasi bisnis dari China untuk membiayai program prioritasnya tersebut.

Lantas apakah pinjaman dari China memberatkan? Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat bahwa investasi bisnis dari China untuk program makan bergizi gratis ini kemungkinan adalah pinjaman lunak yang bunganya antara 2%-3% ditambah dengan bantuan infrastruktur atau teknis. 

Entah itu berupa pembangunan dapur umum ataupun pendistribusian rantai pasokan produknya.

Untuk diketahui, untuk menjalankan program makan bergizi gratis membutuhkan setidaknya 48.000 dapur umum di seluruh wilayah di Indonesia.

Lalu, apakah China membebani negara-negara miskin dengan utang yang sulit dibayar? Kata dia, investasi bisnis begini, mirip dengan pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh—di mana China turut mengirimkan pekerjanya untuk mengerjakan infrastruktur kereta cepat sampai tuntas.

Bedanya, ungkap dia, tingkat pengembalian finansial untuk pinjaman kereta cepat lebih tinggi ketimbang makan bergizi gratis. Itu kenapa dia tak habis pikir mengapa Presiden Prabowo menerima tawaran investasi bisnis dari China.

"Kan kalau program ini [makan bergizi gratis] memang benar-benar habis uangnya dan tidak menghasilkan keuntungan seperti kereta cepat. Jadi saya tidak tahu apa alasan menerima pinjaman ini dan bagaimana nanti mengembalikan utangnya? Soalnya makan bergizi gratis ini dananya dihabiskan, namanya saja gratis ya tidak ada pengembalian finansial," bebernya.

Adapun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan investasi jumbo hingga US$7,2 miliar atau setara Rp110,16 triliun. Nilai investasi tersebut sebelumnya telah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar (Rp18,36 triliun) dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar (Rp91,8 triliun).  

Adapun, 60 persen dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta (Rp11 triliun) akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sementara 40 persen sisanya atau sekitar US$480 juta (Rp7,36 triliun) akan dibayarkan oleh konsorsium China. 

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi juga menyebut bahwa berdasarkan feasibility study, diperkirakan proyek kereta cepat akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah commercial operation date (COD) pada Juni 2023.  

Namun, nyatanya operasional kereta cepat kerap mengalami pengunduran hingga akhirnya diresmikan pada Senin (2/10/2023) oleh Presiden Joko Widodo. 

Seiring dengan mulai beroperasinya kereta cepat, utang pemerintah Indonesia kepada China atas megaproyek tersebut mulai berjalan. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun. 

Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar. Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. 

Adapun, pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun. 

Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun. 

Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat mencapai Rp79 triliun. Maka, dengan asumsi bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun atau 360 bulan bisa dihitung estimasi besaran utang kereta cepat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia setiap bulannya. 

Nilai pokok pinjaman yang harus dibayarkan per bulan adalah Rp79 triliun dibagi 360 bulan adalah sebesar Rp219,44 miliar per bulan. Selanjutnya, untuk nilai bunga yang dibayarkan adalah Rp79 triliun dikalikan 3,4 persen dibagi 360 bulan sehingga didapat Rp7,46 miliar per bulan.  

Secara perhitungan kasar, nilai utang pokok plus bunga yang bakal dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada China mencapai Rp226,9 miliar.

Terkait hal itu, Tauhid Ahmad khawatir pemerintah bisa terjebak pada utang baru karena tingkat pengembalian finansial untuk pinjaman makan bergizi gratis ini sangat rendah. 

Bagaimanapun, kata dia, APBN bakal menjadi jaminan pembayaran pokok utang beserta bunganya. "Jadi biarpun bunganya kecil, tapi itu pinjaman yang pasti memberatkan," tegasnya.

Tauhid Ahmad meminta Presiden Prabowo memikirkan ulang tawaran investasi bisnis dari China ini. Menurut dia, ada jalan lain selain mengambil utang.

"Bisa dengan partisipasi dari sektor swasta dan BUMN, pakai dana CSR. Toh program makan bergizi gratis ini tidak mengambil keuntungan atau profit. Dan kalau program ini tepat sasaran, transparan, dan akuntabel harusnya banyak pihak ikut serta membantu," katanya.

Adapun pinjaman-pinjaman baru tersebut, tegas dia, sebaiknya dipergunakan untuk hal lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol yang punya tingkat pengembalian finansial lebih bagus.

Janji kampanye Prabowo

Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah 'tak punya tongkat Nabi Sulaiman' saat membahas soal rencana tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman," ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

"Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

Persiapan program MBG dan aturan pembagiannya

Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

"Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten," tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

"Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak," imbuhnya.

BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Nantinya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.