Sri Mulyani Raih Rp80,7 Triliun untuk Pembiayaan APBN 2025 Lewat Prefunding

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, tercatat berhasil mengumpulkan sekitar Rp80,7 triliun dari hasil prefunding atau penerbitan surat utang pada 2024 untuk membiayai APBN 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025 melalui penerbitan sukuk global (global bonds) dan lelang surat berharga negara (SBN) pada Desember 2024.
   
“Dalam rangka memanfaatkan likuiditas pasar akhir tahun 2024 serta mengelola penerbitan SBN tahun 2025, pemerintah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025,” ujarnya, Kamis (26/12/2024).   

Sebagai hasilnya, pada November lalu, pemerintah berhasil memperoleh dana dari penerbitan Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau sekitar Rp43,56 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.842 per dolar AS saat itu).

Penerbitan Sukuk Global tersebut dilakukan dalam format Reg S/144A, yang terdiri dari US$1,1 miliar bertenor 5,5 tahun, US$900 juta bertenor 10 tahun, dan US$750 juta bertenor 30 tahun, yang masing-masing jatuh tempo pada tahun 2030, 2034, dan 2054.

Sementara itu, berdasarkan jadwal lelang SBN sepanjang Desember 2024, tercatat tiga kali lelang terjadwal, yaitu satu untuk Surat Utang Negara (SUN) dan dua untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lelang yang pertama, pada 3 Desember 2024, pemerintah melaksanakan lelang SBSN dengan total nominal yang dimenangkan sebesar Rp8 triliun dari tujuh seri yang ditawarkan, sementara total penawaran yang masuk mencapai Rp13,67 triliun.

Kedua, pada 10 Desember 2024, pemerintah berhasil memenangkan Rp22 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp38,98 triliun, untuk tujuh seri SUN yang ditawarkan.

Ketiga, total penawaran yang masuk terhadap lelang SBSN pada 17 Desember 2024 senilai Rp10,79 triliun. Adapun, total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan mencapai Rp7,1 triliun.   

Alhasil, total pembiayaan yang telah terealisasi dari Sukuk Global dan penerbitan surat utang selama Desember mencapai Rp80,7 triliun. Dengan porsi pembiayaan yang telah terkumpul, ini menjelaskan bahwa sekitar 10,4% dari total rencana pembiayaan neto 2025, yang sebesar Rp775,9 triliun, sudah tercapai.

Artinya, pemerintah masih perlu melakukan penerbitan surat utang lebih banyak pada 2025 di tengah ketatnya persaingan imbal hasil atau yield.

Dengan kebutuhan fiskal Amerika Serikat (AS) yang juga besar, otoritas AS diperkirakan akan menerbitkan lebih banyak US Treasury dengan imbal hasil yang menarik.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry memprediksi yield UST tenor 10 tahun berpotensi naik dari posisi saat ini sekitar 4,3% menjadi 4,7% pada tahun depan.

“Yield UST tenor 10 tahun dipengaruhi oleh rencana kebijakan fiskal pemerintah AS yang tahun depan kami perkirakan defisit melebar ke 7,7%,” ujarnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (18/12/2024).