Siapa Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol? Ini Kata PPATK

Jakarta, MI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tengah mendalami dugaan penyelewengan dana desa untuk judi online atau daring (judol).

Sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) telah menggunakan dana desa untuk judol. Di antara enam kepala desa itu ada yang berkedudukan sebagai Ketua Asosiasi APDES Kabupaten. "Kepala desa ada yang berkedudukan sebagai Ketua Asosiasi APDESI Kabupaten," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/1/2025).

Soal siapa saja oknum Kades itu, Ivan menyarankan agar menanyakannya ke pihak penyidik. "Detail bisa konfirmasikan ke penyidiknya ya," ujar Ivan.

Lantas berapa dana desa yang diduga digunakan untuk berjudi itu? Ivan menyatakan "Sebanyak lebih dari Rp 50 miliar ditransfer ke rekening kepala desa atau pihak lain sebesar lebih dari Rp 40 miliar yang diduga untuk diselewengkan."

Ivan menambahkan, bahwa di daerah lainnya juga diduga menggunakan dana desa untuk judi online dengan modus yang sama. Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” jelasnya.

Adapun temuan tersebut berdasarkan data industri keuangan dan telah disampaikan oleh institusinya ke pihak terkait. “Sudah ada yang kami sampaikan ke penyidik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam RAPBN 2024 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa senilai Rp71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. 

Sebanyak 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia sebagai penerima Dana Desa ini. Besaran nilai dana tersebut masing-masing terdiri dari Rp68 triliun dana desa reguler, Rp1 triliun dari penganggaran pusat, dan Rp2 triliun dana desa tambahan yang dialokasikan pada tahun berjalan.

Kebijakannya BLT desa terus diberikan karena merupakan instrumen pembangunan masyarakat desa yang juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah status desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Kemendes PDTT mencatat jumlah desa berkembang sampai Oktober 2023 menurun menjadi 28.766 ketimbang tahun sebelumnya 33.902. Begitu pun juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Monitorindonesia.com, telah berupaya mengonfirmasi dan meminta tanggapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto terkait hal itu, namun belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.