DPR Desak Pemerintah Usut Penyebab Tutupnya Pabrik Sanken

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi segera melakukan evaluasi terkait rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.

“Kementrian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di masyarakat? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” papar Bambang Haryo dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti rencana Sanken untuk beralih ke industri semikonduktor, yang ternyata tidak bisa diakomodasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi mengapa prospek bisnis baru perusahaan tersebut justru sulit direalisasikan di dalam negeri.

“Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” bebernya.

Ia juga mendorong agar pelaku usaha lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. Ditambah pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah.

Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak kejadian Covid-19. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya.

Ia menekankan bahwa kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM, hingga Kementerian Keuangan, perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berkoordinasi untuk memastikan stabilitas iklim usaha industri di Indonesia.

“Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” tuturnya.

Ia menilai, posisi Indonesia sangat strategis di tengah-tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia. 

Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jaraknya sangat dekat dengan areal pemasaran.

Kata dia, hal ini menjadi peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha-usaha industri di dunia untuk berinvestasi di Tanah Air. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

“Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” ungkapnya.

Bambang menambahkan bahwa daya beli masyarakat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah. Menurutnya, biaya hidup yang lebih terjangkau, seperti kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang jika memungkinkan digratiskan.

Selain itu, ia menyoroti bahwa harga energi yang tinggi saat ini menjadi beban besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga mereka mampu mengakses kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.