Bahlil Siap Perangi Mafia BBM, Distribusi Pertamax akan Ditertibkan

Jakarta, MI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merapikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang dinilai masih menghadapi banyak tantangan.

Dalam pernyataannya, Bahlil menyoroti adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mengacaukan sistem distribusi energi nasional. Ia menegaskan bahwa penataan distribusi BBM bukan hanya soal kebijakan teknis, tapi juga keberanian menghadapi para pemain besar yang diduga menguasai jalur distribusi.

"Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM dikutip Senin (17/3/2025).

Tidak hanya soal Pertamax, Bahlil juga menekankan salah satu fokus utama pemerintah saat ini yaitu memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Ia menyampaika pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3,6 kuadriliun, sekitar 15% atau sebesar Rp394,3 triliun dialokasikan melalui Kementerian ESDM untuk mendanai subsidi dan kompensasi, mencakup gas minyak cair (LPG), bahan bakar minyak (BBM), hingga listrik.

Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

Menurut Bahlil, memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM. "Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," katanya.

Selain memperbaiki distribusi BBM, pemerintah juga fokus pada tata kelola LPG bersubsidi 3 Kg. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp36.000 per tabung. Seharusnya harga LPG 3 kg di tingkat masyarakat berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga masyarakat kerap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

"LPG ini sejak 2007, pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Akan tetapi, apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000," tuturnya.

Dalam rangka menertibkan distribusi LPG bersubsidi, Kementerian ESDM menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sejauh ini, Polri telah berhasil mengungkap sindikat pengoplosan LPG subsidi di Bali yakni kelompok pengoplos LPG3 Kg dalam sebuah operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Sukawati, Gianyar, Bali, pada Selasa (11/3/2025) lalu. Para tersangka diduga memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 Kg ke tabung berkapasitas 12 Kg dan 50 Kg secara ilegal.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi LPG bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, dan masyarakat, guna memastikan bahwa subsidi energi benar-benar diterima oleh kalangan yang berhak.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap sistem distribusi migas dan LPG bersubsidi ke depan dapat dikelola secara lebih transparan, efisien, serta tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat luas.