Tarif Trump: Putaran Kedua Negosiasi RI-AS Pekan Depan

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) akan melanjutkan pembahasan lanjutan soal tarif perdagangan putaran kedua negosiasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington DC. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan kembali mengirim delegasi resmi untuk melanjutkan pembahasan sejumlah isu penting.

"Putaran kedua ini akan segera dilakukan minggu depan jadi delegasi Indonesia akan mengirim tim ke Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya," tutur Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

Sebelumnya, Indonesia sudah mengirimkan delegasi untuk melakukan perundingan putaran pertama yang mencakup berbagai isu seperti tarif, hambatan nontarif, perdagangan digital, hingga keamanan ekonomi.

Airlangga memastikan, Indonesia akan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan upaya konkret dalam perundingan dengan Negeri Paman Sam.

"Indonesia menjadi satu dari 18 negara yang diperkirakan dokumen [proposal negosiasi tarif] sudah lebih maju," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative Jamieson Greer di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dalam pertemuan itu, menurut Airlangga, Greer menyambut baik dokumen proposal Indonesia sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan bagi AS.

Airlangga menyatakan sebelumnya, pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis dengan memperkuat koordinasi antara tim teknis Indonesia dan AS. Koordinasi ini difokuskan untuk mengkaji dan merespons draf awal perjanjian yang diajukan AS.

"Kami berkomitmen untuk memberikan daftar preferensi tarif komoditas Amerika Serikat sebelum putaran kedua negosiasi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 di Washington, D.C. Kami siap untuk terus berdialog terbuka dan mengatasi tantangan negosiasi di bidang tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, aturan asal barang, dan isu keamanan ekonomi serta nasional,” tutup Airlangga dalam siaran pers.