Kemiskinan Masih 8,47 Persen, Maman Imanulhaq Dorong Kebijakan Lebih Pro Rakyat

Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, menanggapi data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen per Maret 2025. 

Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena.

“Penurunan angka kemiskinan ini patut disyukuri, tapi jangan sampai membuat pemerintah lengah. Masih ada hampir 24 juta saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi miskin. Ini bukan sekadar angka, tapi manusia yang harus kita perhatikan secara serius,” ujar Maman di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurut Maman, meski data menunjukkan tren positif, angka kemiskinan yang masih mendekati 9 persen tetap menjadi tantangan serius bagi pemerintah. 

Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, serta penguatan program pemberdayaan berbasis komunitas.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi isu sosial dan keagamaan, Maman menilai penguatan kualitas pendidikan, jaminan sosial, dan transparansi penyaluran bantuan menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi. Jangan hanya fokus pada angka statistik, tetapi pastikan kebijakan benar-benar menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat miskin. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci penting,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa angka kemiskinan per Maret 2025 menurun sebesar 0,2 juta jiwa dibandingkan September 2024. Secara persentase, terjadi penurunan sebesar 0,1 persen dalam kurun waktu enam bulan.

Data tersebut diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Menurut Ateng, tren penurunan ini menunjukkan dampak dari berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah.

Namun demikian, Maman menegaskan bahwa kerja belum selesai. Ia berharap, dengan keberpihakan yang nyata pada rakyat kecil, Indonesia dapat segera menurunkan angka kemiskinan secara lebih signifikan dalam waktu dekat.