Pemerintah Targetkan Rasio Utang 2026 di Angka 39,9% dari PDB

Jakarta, MI - Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga rasio utang tetap terkendali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, rasio utang diproyeksikan berada di level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (16/8/2025).

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah akan mengutamakan pembiayaan dari sumber utang dalam negeri, mendorong instrumen pembiayaan inovatif, serta mengelola portofolio utang secara lebih aktif.

Pada 2026, strategi pembiayaan anggaran juga akan difokuskan pada optimalisasi serta sinergi berbagai lembaga, mulai dari Badan Layanan Umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal. Tak hanya itu, akses pembiayaan investasi akan diperluas, pasar keuangan domestik diperdalam, serta dorongan terhadap skema pembiayaan inovatif, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), akan terus diperkuat.

Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Namun, pada akhir 2024, angkanya kembali turun di bawah 40 persen, tepatnya 39,8 persen.

Dibandingkan negara-negara di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

Defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.