Untuk Apa Bahlil Kucurkan Anggaran Rp4,4 Triliun ke PLN Tahun Ini?

Jakarta, MI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,4 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tahun ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alokasi tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan 2025. Dalam DIPA perubahan tersebut, total anggaran Kementerian ESDM tercatat sebesar Rp14,10 triliun.

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menambah pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6,28 triliun pada Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, Rp4,35 triliun akan menjadi penugasan kepada PLN.  

"Dan Rp4,3 atau Rp4,4 ini sama dengan kurang lebih 30% dari total DIPA induk maupun DIPA perubahan yang ada di APBN 2025," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025). 

Bahlil menjelaskan, dana tersebut dialokasikan kepada PLN untuk membiayai penugasan program listrik desa serta penyambungan listrik gratis bagi masyarakat.

"Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN karena kami anggap bahwa waktunya pendek dan mereka yang punya infrastruktur yang memadai juga bisa melakukan ini," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian ESDM sebesar 31,12% per 10 November 2025. Meski masih rendah, Bahlil memprediksi anggaran tersebut akan terealisasi hingga 91,68% per 31 Desember 2025.  

Lebih lanjut, rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya pengembalian dana ke kas negara karena hasil efisiensi dan pemblokiran anggaran. Sementara itu, anggaran tambahan baru dicairkan pada Agustus dan September-Oktober pihaknya baru melakukan tender.  

"Kita ada blokir dan efisiensi kurang lebih sekitar Rp1,55 triliun. Ini yang perlu kami laporkan terkait dengan realisasi anggaran dan program kerja di 2025," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN membutuhkan investasi sebesar Rp42,3 triliun untuk melistriki 10.068 desa hingga 2029. 

Langkah ini ditargetkan untuk mencapai rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik (RDB) hingga 100%. Saat ini, berdasarkan data per Maret 2025, RE masih berada di angka 99,83% dan RDB 99,94%.

Darmawan menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan biaya tersebut sudah dimasukkan dalam rancangan anggaran biaya (RAB) hingga tingkat kecamatan, melalui penyusunan peta jalan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Ia menambahkan, usulan pendanaan sebesar Rp42,3 triliun itu telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Darmawan optimistis, Prabowo bakal memberikan restu dan mengalokasikan dana tersebut. 

"Sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan bujet sebesar Rp42,3 triliun tersebut sehingga roadmap ini kami juga sudah punya," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).