Atasi Konflik Palestina, Anis Matta Dorong Pertemuan Jokowi-Erdogan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 5 Juni 2021 15:39 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta mendorong perlunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan melakukan fungsi mediasi untuk mengajak faksi Fatah dan Hamas berdamai dalam penyelesaian konflik internal di Palestina. Bila perlu, Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. "Pak Jokowi dan Erdogan bisa mengambil inisiatif pertemuan Kalau Pak Jokowi mengundang Erdogan datang ke Jakarta, Jakarta akan menjadi episentrum perbincangan tentang perdamaian di seluruh dunia ini. Ini entry pointnya," kata Anis Matta dalam diskusi Moya Institute bertajuk 'Konflik Timur Tengah: Indonesia di Tengah Pusaran Konflik Palestina-Israel' yang digelar secara daring, Jumat (4/6/2021) petang. Sebagai dua negara Islam yang besar, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, Indonesia dan Turki pasti akan didengar oleh semua kekuatan yang ada di Palestina. Indonesia harusnya bisa menjadi juru damai kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah. "Kita bisa undang Fatah, undang Hamas dan kelompok-kelompok lain di Indonesia. Saya kira para pejuang Palestina setuju dengan ajakan itu," bebernya. Anis Matta menegaskan, isu Palestina bisa menjadi titik masuk yang paling bagus untuk meningkatkan posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan Indonesia "Saya ingin meringkas posisi Indonesia dalam dua posisi. Pertama, posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan. Tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina," kata dia. Pada posisi diplomatik khususnya forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia harus menggugat tentang solusi dua negara (two-state solution), serta kemungkinan upaya mendorong pembubaran negara zionis Israel meski tidak populer. Artinya, penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. "Sebab, solusi dua negara merupakan sikap awal pemerintah Indonesia sejak era Soekarno dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pada dasarnya kita setuju dengan solusi dua negara dan itu sikap Indonesia secara umum. Tapi, kalau kita membuat prediksi tentang masa depan negara ini, Indonesia pada dasarnya bisa ikut mempelopori perbincangan tentang hal itu," ujar dia. Sedangkan mengenai posisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Sebab isu Palestina sekarang, bukan lagi sekedar isu agama, tapi berkembang lebih luas menjadi isu kemanusiaan "Saya ingat waktu saya masih jadi pimpinan DPR bidang anggaran, kita memberikan bantuan resmi dari APBN untuk Palestina. Bantuan lebih besar juga dari masyarakat dan pemerintah memfasilitasi mereka dengan cara memudahkan penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka untuk menyalurkan dana tersebut," pungkas Anis Matta. (Ery)

Topik:

Anis Matta konflik palestina

Berita Sebelumnya

Australia Temukan Virus Varian Delta Covid-19

Berita Selanjutnya

Covid-19: Ilmuwan China Kembangkan Vaksin yang Bisa Dihirup